TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyiapkan kebijakan investasi untuk memutar dana setoran perkebunan dan industri sawit. "Kami siapkan kebijakan investasi. Masih dalam proses persetujuan," kata Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami, Rabu, 3 Mei 2017.
Dono mengatakan rumusan kebijakan ini telah disetorkan ke Kementerian Keuangan. Dia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan duit Rp 2-4 triliun. Pengelolaan dana setoran ini dijamin tidak akan mengganggu porsi pengembangan biodiesel dan peruntukan lain. Nantinya, investasi menggunakan mata uang rupiah.
Baca: Badan Pengelola Usulkan Deposito Dana Sawit
Badan pengelola juga akan menerapkan sistem verifikasi atas setoran ekspor impor. "Sistem itu sudah kami bangun," kata Dono.
BPDPKS merupakan badan layanan umum yang melakukan pungutan ekspor minyak sawit. Pungutan diambil atas jasa layanan yang diberikan badan tersebut.
Baca: Kemenkeu Berutang Rp 2 Triliun kepada BPBD Kelapa Sawit
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sektor usaha perkebunan dan industri kelapa sawit tidak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sebab, tak ada desain pengelolaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, sistem pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena nihilnya verifikasi. KPK menemukan penggunaan dana kelapa sawit habis untuk subsidi biofuel. "Parahnya, subsidi ini salah sasaran," kata Febri.
Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengelolaan Dana BPDPKS Agustinus Antonius mengatakan dana kelolaan akan disetorkan ke deposito. Imbal hasil investasi masuk sebagai dana abadi. "Produk hukumnya dalam bentuk peraturan direksi. Kami hanya memastikan agar kebijakan sejalan dengan regulasi pemerintah," ujarnya.
Investasi dana kelolaan akan dimulai tahun ini dengan menunjuk manajer investasi. Total dana kelapa sawit yang menganggur mencapai Rp 5,7 triliun.
Tahun ini, setoran ekspor produk kelapa sawit ditargetkan Rp 10,3 triliun, atau lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp 11,7 triliun. Pada kuartal pertama, penerimaan setoran sawit tercatat mencapai Rp 3,3 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi 20 persen dibanding kuartal pertama tahun lalu.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan BPDPKS tak lagi bertanggung jawab menstabilkan harga kelapa sawit. Lembaga itu harus bertugas mengembangkan rencana penanaman kembali dan peremajaan kelapa sawit rakyat. "Sebagai fund management company, dana juga harus dikelola dengan return yang optimal," ucapnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berjanji mendorong hilirisasi produk sawit bukan hanya di sektor biodiesel. "Seharusnya industri non-biodiesel tidak dibebani pembiayaan macam-macam," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mempersilakan KPK mengungkap dugaan korupsi dalam industri sawit. Menurut dia, industri sawit yang berkelanjutan harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bagi petani.
Kementerian Keuangan akan mencegah praktik kecurangan pajak yang dilakukan pengusaha sawit, baik perorangan maupun badan usaha. "Praktik transfer pricing harus dicegah,” kata Sri Mulyani.
ROBBY IRFANI | PUTRI ADIYOWATI
