TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Terlebih lagi untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil dan terluar Indonesia.
Menurut Ian Joseph M. Edward, dari Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi ITB, dana yang tidak sedikit tersebut dapat tercermin dalam besar atau kecilnya belanja modal atau capital expenditure (Capex). Semakin besar Capex yang dikeluarkan, maka akan semakin besar juga kemampuan operator untuk membangun infrastruktur telekomunikasinya.
Baca: Peretasan Situs Telkomsel, Pemerintah Harus Atur Kualitas Layanan
“Dengan Capex yang besar, maka operator telekomunikasi memiliki kemampuan untuk membangun jaringan telekomunikasi hingga daerah terluar, terpencil dan tidak menguntungkan secara bisnis,” ucap Ian dalam keterangan tertulis Kamis 4 Mei 2017.
Capex Telkomsel besar tak lepas dari komitmen induknya yaitu PT Telkom (Persero) Tbk. Sebagai perusahaan milik negara, Telkom dan Telkomsel mengemban tugas sebagai agen pembangunan.
Menurut Ian seharusnya operator telekomunikasi lain yang beroperasi di Indonesia seperti Indosat, XL, H3I dan Smartfren juga memiliki komitmen dan visi yang sama juga seperti Telkomsel yaitu membangun infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok juga termasuk dalam program pemerintah Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.
Bila para pemegang izin lisensi selular nasional tersebut memiliki anggapan bahwa mereka sudah membayar universal service obligation (USO) sehingga tidak perlu lagi menggembangkan jaringan di daerah terluar dan terpencil, Ian menilai tidaklah tepat. “Komitmen pembangunan yang mereka setujui ketika mendapatkan izin lisensi nasional tidak ada hubungannya dengan USO”.
Selain itu, ada anggapan dari salah satu CEO perusahaan telekomunikasi yang mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang dikuasai oleh salah satu operator telekomunikasi yang membuat harga mahal. Menurut Ian anggapan yang dilontarkan CEO telekomunikasi tersebut tidak benar.
Simak: Efek Hacktivist pada Telkomsel Berhasil, Lihat Respons ...
“Jika operator menjadi dominan di suatu wilayah, maka mereka harus berani menggeluarkan Capex untuk membuka di daerah yang baru. Bukan hanya mengeluh saja dan menggantungkan pada dana USO,” Ian berujar.
Menurut Ian, operator yang mengalokasikan Capex sangat cekak, dapat mencerminkan mereka hanya mau membangun di daerah perkotaan yang menguntungkan saja, yang telah telah memiliki infrastruktur sangat memadai.
Selain hanya mencari keuntungan, operator yang memiliki Capex minim juga bisa mencerminkan mereka hanya sebagai follower dari market leader yang telah terlebih dahulu membangun jaringan telekomunikasinya. Jika dianggap daerah tersebut sudah menguntungkan, mereka baru mau menggelar jaringan.
Melihat kondisi operator hanya sebagai follower dari market leader, Ian menilai dominasi operator di suatu wilayah hingga lebih 70 persen merupakan hal yang wajar. Sebab operator tersebut sudah berani menggelontorkan Capex untuk membuka di suatu daerah yang dikategorikan terluar dan tak menguntungkan. "Wajar saja jika ada operator yang menjadi dominan di daerah tersebut karena merekalah yang pertama kali menggarap pasar di wilayah tersebut. Sehingga operator yang menjadi follower harus bisa menerima konsekuensinya."
Jika mau merujuk pada UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sudah sangat gamblang dijelaskan. Sesungguhnya yang dilarang itu adalah praktik monopoli seperti menghalangi operator lain masuk di daerah tersebut. Bukan monopolinya, sehingga praktik natural monopoli tidak dilarang dalam UU. Menurut Ian, jika Indosat merasa ada dominasi Telkomsel di suatu wilayah, maka mereka harus berani membuka di daerah yang baru.
Baca: Forensika Digital UII: Peretasan Telkomsel Disebut Hacktivist
Sebelumnya Kepala Ekonom PT Danareksa Sekuritas Kahlil Rowter menilai, tarif internet yang ditetapkan oleh Telkomsel saat ini tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Sebab saat ini tarif yang berlaku di Telkomsel adalah tarif yang fair dan tidak ada indikasi usaha untuk monopoli atau anti kompetisi.
Selain itu menurut Kahlil, kualitas yang diberikan oleh Telkomsel jauh lebih baik dan transparan ketimbang operator serupa yang menjalankan bisnis yang sama. Seharusnya masyarakat sudah bisa melihat industri telekomunikasi itu tidak
sekadar harga saja, tetapi juga harus dilihat dari kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi (quality of service) dan keterjangkauan jaringan. "Karena kualitas layanan ini adalah abstrak, maka pemerintah harus mengatur," ucapnya di Jakarta, Jumat 28 April 2017.
SETIAWAN ADIWIJAYA
