Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tergolong Langka, Gejala Hipertensi Paru Mirip Penyakit Jantung

image-gnews
Ilustrasi. drpinna.com
Ilustrasi. drpinna.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mungkin tak banyak yang tahu apa itu hipertensi pulmonal (pulmonary hypertension)atau hipertensi paru. Pakar Hipertensi Paru yang juga  Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Bambang Budi Siswanto mengatakan hipertensi paru merupakan suatu keadaan dimana terjadi peninggian tekanan di pembuluh darah paru, baik di arteri maupun vena paru.

Penyebab hipertensi paru sangat beragam. Namun, menurut Bambang, terdapat 5  klasifikasi klinis hipertensi paru dan terbagi lagi atas berbagai sebab. "Antara lain penyakit jantung bawaan, penyakit jantung kiri, penyakit jantung paru, penggumpalan darah di pembuluh paru, penyakit jaringan ikat, lupus dan sebagainya, masih banyak lagi," kata Bambang di Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017.

Baca: Waspadai Hipertensi Paru, Lebih Mematikan dari Kanker Payudara

Penyakit hipertensi paru dianggap langka karena cara mendiagnosanya sulit dan keluhannya tidak khas, mirip dengan keluhan penyakit paru atau penyakit jantung. "Diperlukan pemeriksaan yang lebih lengkap agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat," katanya.

Hipertensi paru, jika diketahui sejak awal dapat diobati dengan obat-obat yang tersedia seperti golongan Ambrisentan, Bosentan, Tadalafil, Beraprost, Riociguat[5] dan juga Sildenafil / Inhibitor Phosphodiesterase Type 5 (PDE5) yang telah disetujui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) beberapa waktu lalu sebagai obat hipertensi paru.

"Namun, dalam stadium lanjut pasien mungkin tetap akan mengalami sesak napas terus dan hipertensinya menetap tidak mau turun bahkan progresif, sehingga akhirnya terjadi gagal jantung kanan,” ujar Bambang.

Lebih lanjut  Bambang menjelaskan, gejala umum orang yang menderita hipertensi paru seperti mengalami susah bernapas, cepat lelah, pusing (perasaan ingin pingsan), jantung berdebar, rasa begah pada perut kanan, tekanan atau rasa sakit di area dada dan kaki menjadi bengkak.

Hipertensi paru merupakan penyakit kronis yang memerlukan perubahan atau penyesuaian gaya hidup dari pasien dan pengobatan sesegera mungkin setelah diagnosa, karena bila tidak maka bisa menyebabkan gagal jantung kanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pasien yang terdiagnosa hipertensi paru memerlukan pengobatan dalam jangka waktu yang lama bahkan seumur hidup. Meskipun hipertensi paru cenderung tidak dapat disembuhkan, pengobatan yang tersedia dapat membantu mengurangi gejala dan mengingkatkan kualitas hidup.

Pengurus Yayasan Hipertensi Paru Indonesia (YHPI), Dhian Deliani mengatakan, berdasarkan data dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia (YHPI), prevalensi hipertensi paru di dunia adalah 5-10 pasien per 100.000 penduduk, dengan kata lain seharusnya ada sekitar 12.500-25.000 pasien hipertensi paru di Indonesia, sangat jauh dengan realita yang terdata di YHPI, yaitu sekitar 120 pasien aktif dari seluruh Indonesia.

Angka prevalensi di Indonesia bisa jauh lebih tinggi dan bisa mencapai lebih dari 30 ribu, bila mengingat di Indonesia kasus Penyakit Paru Kronis (PPOK) dan Penyakit Jantung Bawaan (PJB) yang tidak terdiagnosis atau dioperasi saat bayi atau anak-anak sangat tinggi dan jauh diatas negara lain. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan kemungkinan hipertensi paru.

Selain karena gejalanya tidak khas, banyak pasien Hipertensi Paru yang tidak terdiagnosis, disebabkan masih minimnya alat diagnosis echocardiography di Indonesia serta pengenalan Hipertensi Paru di kalangan awam maupun professional medis.

Lebih lanjut Dhian mengatakan ketersediaan jenis obat hipertensi paru di Indonesia yang masih minim juga menjadi salah satu kendala. Dari 14 jenis obat yang ada di dunia, hanya 4 yang tersedia di Indonesia dan dan hanya satu yang ditanggung BPJS.

"Kami berharap Pemerintah dapat lebih memperhatikan pasien-pasien penyakit langka ini dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bisa turut mengakomodir kebutuhan pasien akan obat ini, terutama obat golongan Sildenafil yang belum masuk ke dalam daftar formularium nasional yang bisa ditanggung oleh BPJS," ujar Dhian.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang

8 hari lalu

Ilustrasi wanita bahagia. Unsplash.com
Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang

Kesehatan mental lebih dari sekadar gangguan atau kecacatan mental yang diderita seseorang. Psikolog beri penjelasan.


COP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama

50 hari lalu

Parade Mural Hari Kesehatan Nasional. Foto: Instagram FCTC Indonesia.
COP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama

Sesi kesepuluh Konferensi Para Pihak (COP10) Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO FCTC menghasilkan sejumlah kesepakatan jangka panjang.


Heru Budi Tutup Puskesmas Kelurahan Jati II: Dialihfungsikan Jadi Upaya Kesehatan Masyarakat

30 September 2023

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi pembicara dalam acara Hub Talk yang diinisiasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam acara bertajuk
Heru Budi Tutup Puskesmas Kelurahan Jati II: Dialihfungsikan Jadi Upaya Kesehatan Masyarakat

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi memutuskan menutup Puskesmas Kelurahan Jati II di Pulogadung. Apa Alasannya?


Polusi Udara, Mayoritas Warga Jakarta Ternyata Masih Abai Proteksi Diri

26 Agustus 2023

Peneliti Utama Health Collaborative Center Ray Wagiu Basrowi/Ray
Polusi Udara, Mayoritas Warga Jakarta Ternyata Masih Abai Proteksi Diri

Indikasi polusi udara dan himbauan itu ternyata belum membuat warga Jakarta mengubah kebiasaan untuk mengutamakan proteksi diri.


Dampak El Nino pada Kesehatan Masyarakat Harus Diantisipasi

7 Agustus 2023

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
Dampak El Nino pada Kesehatan Masyarakat Harus Diantisipasi

Kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit yang dipicu dampak El Nino harus diantisipasi dengan tepat dan segera.


Energi Bersih Cegah 180 Ribu Kematian di Indonesia, Begini Penjelasannya

25 Juli 2023

Anggota dari berbagai komunitas peduli energi bersih memajang poster yang berisikan informasi terkait energi bersih saat Car Free Day (CFD) di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, 11 Desember 2022. Mereka menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pentingnya menggunakan energi bersih dan terbarukan. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Energi Bersih Cegah 180 Ribu Kematian di Indonesia, Begini Penjelasannya

Apa yang dimaksud energi bersih, benarkah bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa manusia?


Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan UI Raih Akreditasi Internasional AHPGS

11 April 2023

Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia 2022. (DOK. HUMAS UI)
Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan UI Raih Akreditasi Internasional AHPGS

tiga program studi FKM dan satu program FIK Universitas Indonesia (UI) meraih akreditasi internasional dari AHPGS.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

7 Desember 2022

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Ketua Sidang Paripurna Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Dr. Pandu Riono: Rumah Sehat Mengubah Cara Berpikir Masyarakat

9 Agustus 2022

Dr. Pandu Riono: Rumah Sehat Mengubah Cara Berpikir Masyarakat

Penjenamaan rumah sehat akan memfungsikan ilmu kedokteran tentang pencegahan penyakit. Layanan digital terintegrasi SATU SEHAT menjadi langkah mengoptimalkan pelayanan kesehatan.


Rancangan Peraturan Pelabelan BPA untuk Lindungi Masyarakat

28 Juli 2022

Rancangan Peraturan Pelabelan BPA untuk Lindungi Masyarakat

Rancangan peraturan pelabelan BPA sama sekali tidak melarang penggunaan kemasan galon polikarbonat