Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla Sebut Paham HTI Tak Sesuai Konsep Kenegaraan  

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berada di Makassar. IQBAL LUBIS
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berada di Makassar. IQBAL LUBIS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan paham yang dianut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah memperjuangkan sistem kekhalifahan lintas batas negara. Pemerintah menolak sistem tersebut karena bertentangan dengan konsep kenegaraan, termasuk yang dianut Indonesia. (Baca: Hizbut Tahrir Indonesia, Dari Dakwah hingga Tudingan Radikalisme)

"Paham itu tidak sesuai dengan konsep kenegaraan yang kita anut sekarang ini," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2017.

Jusuf Kalla menjelaskan, perjuangan HTI adalah mendirikan kekhalifahan. Sistem ini seperti mengembalikan sistem pemerintahan pada masa lalu. Dalam sistem itu, kepala pemerintahan juga merangkap pimpinan agama. Praktek ini seperti terjadi di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, Abbasiyah, maupun kekhalifahan Ottoman di Turki. (Baca: Kontraversi Hizbut Tahrir Indonesia, Ini Tahap Pembubaran Ormas)

"Jadi semacam lintas batas, padahal sekarang ini sudah jelas negara itu punya ketentuan-ketentuan sendiri," kata Kalla.

Kalla melanjutkan, jika paham HTI hanya hanya soal agama, maka hal tersebut silakan saja. Menurutnya, semua agama punya rasa universal. Dia mencontohkan Syiah yang berpusat di Iran, Katolik di Vatikan. Umat mengikuti apa yang disampaikan pimpinan mereka di sana. Demikian juga banyak orang Islam yang mengikuti fatwa-fatwa ulama, misalnya dari Mekkah dan lainnya. (Baca: Polri Siapkan Data Pelanggaran Hizbut Tahrir Indonesia)

Namun jika HTI ingin mengubah sistem kenegaraan, ujar Kalla, maka hal tersebut tidak boleh. "Jadi yang salah ialah apabila ingin menggabungkan dua kepemimpinan itu. Pemimpin agama dan pemerintahan untuk tanpa batas, begitu kan. Jadi itu masalahnya. Kalau itu ya tentu melanggar dan kita tidak setuju," kata Kalla.  Dia menambahkan, pembubaran HTI yang ingin dilakukan pemerintah nantinya akan melalui proses hukum di pengadilan.

Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan langkah pembubaran HTI akan dilakukan melalui proses hukum. "Sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah hukum, karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan," ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017. (Baca: GP Ansor Kediri Bersedia Tampung Kader Muda HTI)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wiranto belum menjelaskan proses hukum seperti apa yang akan diambil pemerintah. Dia hanya menekankan bahwa pembubaran itu diperlukan untuk mencegah berkembangnya ancaman terhadap keutuhan bangsa.

Pertimbangan membubarkan HTI didasari sejumlah pertimbangan. "Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional," ujarnya. Kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia pun diindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945 yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. (Baca: Hizbut Tahrir Indonesia, al-Bagdzadi hingga Bom Bali)

AMIRULLAH SUHADA | YOHANES PASKALIS

Video Terkait:
Banser dan GP Ansor Bubarkan Acara HTI di Semarang
Mahasiswa dan Organisasi Pemuda di Banten Tuntut Bubarkan HTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

5 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

Di depan Gedung MK terdapat 9 pilar besar, apa artinya? Ini riwayat pembangunannya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.


Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

8 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.


Anies, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh Bertemu Bahas Rencana Gugatan ke MK?

8 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
Anies, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh Bertemu Bahas Rencana Gugatan ke MK?

Adakah instruksi JK kepada Anies dan Surya Paloh?


KPU Umumkan Pemenang Pilpres, Anies, Muhaimin, dan Surya Paloh Bukber di Rumah JK

8 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
KPU Umumkan Pemenang Pilpres, Anies, Muhaimin, dan Surya Paloh Bukber di Rumah JK

Anies hingga Surya Paloh buka bersama di rumah JK. Apa saja yang dibahas?


Jelang KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024, Anies-Prabowo-Ganjar Disebut Bakal Buka Puasa di Tempat Ini

8 hari lalu

Foto kombinasi gaya ketiga Calon Presiden (dari kiri) Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024, Anies-Prabowo-Ganjar Disebut Bakal Buka Puasa di Tempat Ini

Anies, Prabowo, dan Ganjar disebut akan berbuka puasa di tempat ini menjelang pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh KPU.


Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

8 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK tiba di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Jalan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo
Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.


Jusuf Kalla Undang Anies-Muhaimin Bukber Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Ada Apa?

8 hari lalu

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla bersama bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di kediaman JK, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta, Sabtu (7/10/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jusuf Kalla Undang Anies-Muhaimin Bukber Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Ada Apa?

Jusuf Kalla mengundang Anies dan Muhaimin buka puasa di kediamannya, hari ini.


Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

10 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

Sekjen Golkar mengatakan belum ada pembicaraan mengenai jabatan jika Jokowi bergabung dengan partainya.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

13 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam


Jokowi Akan Gabung Golkar? Ini Respons Jusuf Kalla sampai Airlangga Hartarto, Ngabalin: Tidak ke Golkar

16 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Jokowi Akan Gabung Golkar? Ini Respons Jusuf Kalla sampai Airlangga Hartarto, Ngabalin: Tidak ke Golkar

Para petinggi partai dan kader Golkar menanggapi isu Jokowi akan gabung ke partai mereka. "Tidak ke Golkar," kata Ngabalin.