Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akselerasi Industri Gula, Pemerintah Anggarkan Subsidi Benih

image-gnews
Panen tebu. ANTARA/Arief Priyono
Panen tebu. ANTARA/Arief Priyono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menganggarkan dana subsidi penggantian bibit tebu unggul atau bongkar ratoon pada 2018 sebagai salah satu upaya akselerasi industri gula nasional.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang mengatakan program bongkar ratoon ini rencananya akan bekerja sama dengan pabrik gula dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).

"Kami juga akan kerja sama dengan pemda yang di wilayah lahan tebunya sudah berkali-kali ditanami 5-6 kali dan belum melakukan bongkar ratoon akan diolah kembali dan ditanami lagi. Kami targetkan tahun depan bongkar ratoon sampai 15.000 ha,” jelasnya di sela-sela FGD Pemberdayaan Benih Unggul Tebu sebagai Upaya Akselerasi Industri Gula Nasional di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, Rabu, 10 Mei 2017.

Bongkar ratoon sendiri merupakan pembibitan ulang setelah lahan tanaman tebu sebelumnya sudah berkali-kali ditebang, tumbuh dan ditebang berulang-ulang. Pembibitan ulang ini merupakan cara mendorong peningkatan produksi dan produktivitas tebu agar menghasilkan rendemen yang tinggi.

Namun begitu, lanjutnya, biaya bongkar ratoon ini tidak sedikit sehingga cukup memberatkan petani. Dia menyebutkan, biaya benih per bagan sekitar Rp500/mata (benih) sehingga bisa menghabiskan banyak biaya bila dikalikan satu hektar lahan.

“Nah, nanti diari anggaran tersebut P3GI yang akan menyiapkan benihnya dan berkolaborasi dengan pabrik gula sesuai dengan varietas yang dibutuhkan stakeholder pabrik gula itu sendiri,” jelasnya.

Bambang menambahkan, pihaknya juga akan mengajak petani untuk mau melakukan regrouping lahan tebu agar mudah dilakukan mekanisasi. Selama ini pun, minat petani untuk menanam tebu masih sangat kurang lantaran rendahnya keuntungan yang diperoleh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Petani butuh sarana produksi seperti subsidi benih, pupuk dan kegiatan regroupigng karena selama ini lahan mereka diolah secara manual. Sekarang tinggal meyakinkan petani agar mau regrouping dan lahannya menjadi satu hamparan sehingga bongkar ratoon atapun mekanisasi bisa berjalan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur P3GI, Triantarti mengatakan selama ini penyediaan benih unggul nasional dari sisi perakitan varietas oleh P3GI belum terkonek dengan pabrik gula sehingga kebutuhan pabrik gula terkadang tidak sesuai dengan bibit yang dibuat oleh P3GI.

Selain itu, selama ini petani umumnya membeli bibit langsung dari P3GI tanpa bantuan subdidi pemerintah.

“Dulu petani langsung beli benih di P3GI lalu ditangkarkan sendiri, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Memang perlu pengalaman dan pembinaan. Nah kalau sekarang PG sudah bersinergi dengan kami maka kamsi siap menyediakan benih untuk bongkar ratoon 15.000 ha,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mencapai target swasembada gula 2019, pemerintah harus berkomitmen untuk melakukan bongkar ratoon lahan tebu, idealnya bongkar ratoon mencapai 63.000 ha per tahun, dari total lahan tebu petani rakyat mencapai 240.000 ha.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

10 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

21 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

24 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

24 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

33 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

36 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

46 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

57 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

17 Februari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

15 Februari 2024

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.