TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah dalam mencegah konflik kelompok atau golongan yang tengah memanas di Indonesia. Hal itu, kata ia, sudah dinyatakan ke Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan para pemuka agama di Istana Kepresidenan Selasa ini, 16 Mei 2017.
"Kami bersepakat dan mendukung upaya pemerintah, Presiden Joko Widodo, dan jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya usai menemui Presiden Joko Widodo.
Baca : Maruf Amin Tagih Janji Jokowi Soal Pelaksanaan Dialog Nasional
Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih dilanda panasnya konflik antar kelompok atau golongan pasca Pilkada DKI Jakarta 2017. Tak hanya di lapangan, namun juga di dunia maya yang berwujud berbagai perdebatan di sosial media.
Salah satu pemicu konflik itu adalah kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah pendukung Ahok menganggap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membawa sentimen agama dalam memvonis Ahok 2 tahun penjara. Sementara itu, sejumlah kontra Ahok beranggapan bahwa putusan hakim sudah adil.
Hal itu berujung pada konflik di antara kedua pihak. Malah, sampai pada titik di mana unsur agama, mayoritas-minoritas, wakil presiden, dan presiden pun dibawa. Walhasil, tak ada tanda-tanda konflik akan berakhir dengan cepat.
Ma'ruf mengaku belum memiliki langkah kongkret untuk meredam konflik yang ada sekarang. Namun, ia sudah memiliki sejumlah rencana seperti memperbanyak dialog-dialog kebangsaan atau halaqah kebangsaan di dalam kalangan masyarakat atau umat muslim.
Menurutnya, Halaqah Kebangsaan bisa memperkuat rasa kebangsaan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai ras, suku, dan penganut agama. Semakin kuat rasa kebangsaan, kata Ma'ruf, maka akan semakin kuat upaya untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam.
Simak pula : PGI; Presiden Jokowi Meminta Pemuka Agama Jangkau Akar Rumput
"Kami juga mendukung upaya-upaya penguatan terhadap dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 dalam bingka NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Ma'ruf Amin.
Terakhir, Ma'ruf mengimbau publik atau umat muslim untuk santun dan berada dalam menyampaikan pandangannya, terkait hal apapun itu. Dengan begitu, tidak terpicu konflik baru atau tidak memperpanjang konflik yang lama. "Aspirasi setidaknya disampaikan dalam koridor hukum, kesantunan, keadaban, dan akhlakul karimah," ujarnya mengakhiri.
ISTMAN MP
