free stats

Jokowi Ajak TNI Gebuk Organisasi Anti-Pancasila, Termasuk PKI

Jum'at, 19 Mei 2017 | 17:40 WIB
Jokowi Ajak TNI Gebuk Organisasi Anti-Pancasila, Termasuk PKI
Presiden Jokowi meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat terbatas tentang Natuna di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol menangkap kapal nelayan Cina yang diduga menangkap ikan di perairan Natuna, pada 17 Juni 2016. ANTARA/Setpres-Krishadiyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi kembali menggunakan kata 'gebuk' untuk mengungkapkan sikapnya terhadap organisasi-organisasi anti-Pancasila. Kali ini, Joko Widodo mengajak TNI untuk 'menggebuk' organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anti-Pancasila.



"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk!" ujar Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke latihan tempur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI, Natuna, Kepulauan Riau, sebagaimana dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Jumat, 19 Mei 2017.

Baca juga:
Jokowi Tegaskan Akan Gebuk Kelompok yang Ingin Ganti Dasar Negara  



Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana membubarkan organisasi-organisasi yang anti-Pancasila. Langkah pertamanya adalah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dikenal hendak membangun khilafah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia. HTI menjadi target utama karena organisasi itulah yang dianggap pemerintah sudah terlalu lama dibiarkan dan seharusnya tidak menjadi organisasi resmi pada 2014 lalu.



Baca pula:
Bertemu Pemuka Agama, Presiden Jokowi Tegaskan Sikap

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tak main-main dengan ucapannya tersebut. Selain tak main-main, juga tak pilih kasih. Ia mengaku akan melakukan hal yang sama, menggebuk, apabila Partai Komunis Indonesia (PKI) atau organisasi berbasis komunis lainnya berdiri di Indonesia. Sebab, kata ia, organisasi seperti itu sudah dilarang dalam Ketetapan MPRS No.25 Tahun 1966.

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi! Payung hukumnya jelas, TAP MPRS," ujar Presiden Jokowi, menegaskan.

ISTMAN MP



Komentar

Baca Juga