TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dzulfian Syafrian, mengatakan target pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar 5,4-6,1 persen tidak realistis. Target ini disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Sabtu pagi, 20 Mei 2017.
Menurut Dzulfian, target tersebut terlalu ambisius. Padahal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kerap memasang target tinggi, tapi berulang kali gagal dalam mewujudkannya.
Baca juga: Optimistis, Jokowi Patok Ekonomi 2018 Tumbuh Hingga 6,1 Persen
Ia mencontohkan saat masa kampanye 2014. Ketika itu, Jokowi-JK lantang menjanjikan akan membawa perekonomian Indonesia di atas 7 persen. Padahal saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 4 persen. “Faktanya, hingga saat ini perekonomian hanya tumbuh 4-5 persen, bahkan dalam setahun pertama hanya di bawah 5 persen,” kata Dzulfian dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Mei 2017.
Contoh lainnya saat Jokowi-JK menetapkan penerimaan negara dari pajak begitu tinggi pada 2015-2016. Padahal, menurut dia, saat itu harga minyak sedang jatuh dan penerimaan pajak stagnan.
“Walhasil, konsekuensi target asal tembak seperti ini justru membuat pemerintah kesulitan sendiri, terlilit sarung sendiri,” ujarnya.
Menurut Dzulfian, akibat target penerimaan negara yang tidak realistis ini, muncullah kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang dianggap menyakiti rasa keadilan sosial masyarakat karena membuat para pengemplang pajak justru diberi karpet merah.
Dzulfian memprediksi, pada 2017, perekonomian nasional hanya tumbuh di kisaran 5,1-5,3 persen. Adapun prediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya di kisaran 5,2-5,4 persen. “Menurut saya, ini target yang lebih realistis, tapi tetap optimistis dan tidak terkesan pesimistis,” ucapnya.
AHMAD FAIZ
