TEMPO.CO, Yogyakarta - Perkembangan wilayah perdesaan (rural) di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang berbatasan dengan pinggiran Kota Yogyakarta, menjadi wilayah perkotaan (urban) dinilai ‘dipaksakan’. Perkembangan wilayah pedesaan menjadi perkotaan itu merupakan limpahan dari wilayah perkotaan Yogyakarta yang terus berkembang.
Konsekuensinya, proses alih fungsi lahan di wilayah pinggiran Yogyakarta ini untuk menyediakan kebutuhan perkotaan dari lahan pertanian menjadi perumahan, industri, dan sektor jasa kian tak terelakkan. Seperti wilayah Sleman yang 80 persen telah berubah jadi perkotaan.
Baca juga:
Yogyakarta Wajibkan Transaksi Di Atas Rp 5 Juta Non Tunai
“Masyarakat yang tinggal turun-temurun di Yogyakarta terancam menjadi tamu di daerahnya sendiri,” kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Krisdyatmoko dalam diskusi hasil riset Institute for Research and Empowerment (IRE) tentang “Ketimpangan Pedesaan dan Perkotaan di DIY” di Joglo Winasis IRE di Sleman, Rabu, 24 Mei 2017.
Ancaman itu dirasakan riil, lanjut Krisdyatmoko, karena lahan pertanian kian sempit. Seorang petani kini hanya menggarap lahan dengan luas tak lebih dari dua ribu meter persegi. Hasil pertanian yang dipanen 3-4 bulan sekali itu hanya menghasilkan nominal sekitar Rp 2 juta yang tidak cukup menghidupi rumah tangganya. Di sisi lain, tidak ada kebijakan tata ruang yang melindungi petani untuk tetap mempertahankan lahannya.
Petani pun terdesak untuk menjual lahannya yang dinikmati oleh pemilik modal yang mampu membeli dan mengakses. “Petani kerja di sektor non pertanian. Jadi pengambil sampah,” kata Krisdyatmoko.
Baca pula:
May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Sultan Sediakan Rumah Murah
Sebaliknya di perkotaan (Yogyakarta), lanjut dia, distribusi pemasukan dari sektor pendidikan dan pariwisata tidak merata. Bahkan hasil pembangunan hotel, mal, toko-toko modern lebih banyak dinikmati kalangan elit dan investor yang tak semuanya dari wilayah DIY. “Akibatnya terjadi capital flight. Keuntungan dinikmati investor yang entah dibawa ke mana,” kata Krisdyatmoko.
Penjelasan Krisdyatmoko itu menguatkan hasil riset IRE yang dilakukan Februari-April 2017 lalu. Riset dengan metode kualitatif itu memotret ketimpangan ekonomi yang mencakup pendapatan dan pengeluaran serta ketimpangan non ekonomi meliputi pelayanan dasar, yakni administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Peneliti IRE Rajif Dri Angga, DIY dipilih karena tingkat kemiskinannya terparah se-Jawa, ketimpangannya tertinggi nasional, dan gap ketimpangan kemiskinan antar kabupaten tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menunjukkan prosentase kemiskinan di Sleman 9,5 persen dan Yogyakarta 8,67 persen yang jauh meninggalkan Bantul 15, 89 persen, Gunung Kidul 20,83 persen, dan Kulon Progo 20,64 persen. Lokasi riset pun dipilih masing-masing dua desa untuk wilayah urban dan rural dari empat kabupaten, serta dua kelurahan urban di Yogyakarta.
“Kegiatan ekonomi paling banyak dinikmati masyarakat perkotaan, seperti Yogyakarta dan Sleman,” kata Rajif menjelaskan penyebab kemiskinan.
Hasil riset lainnya, penyebab kemiskinan juga tak hanya ketiadaan aset. Melainkan ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses pekerjaan di sektor formal yang memberi pendapatn lebih besar.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Sangidu Umar pun mengungkapkan, dalam penyebutan klasifikasi kawasan perkotaan dan pedesaan oleh kementerian dan kelembagaan pun tidak konsisten. Semisal, dalam UU Penataan Ruang dan UU Pemerintahan Daerah menyebutkan pedesaan kalau prosentase pertanian dominan dan perkotaan kalau prosentase pertanian sedikit. Direktorat Perkotaan dan Pedesaan Kementerian Dalam Negeri menyebut kawasan perkotaan itu kotamadya, sedangkan pedesaan di bawah kabupaten.
“Akibatnya, program pemerintah untuk kawasan yang dimaksud bisa tidak tepat sasaran,” kata Sangidu.
Dia mencontohkan wilayah Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang berada di kawasan dalam jalur lingkar atau berbatasan dengan Kota Yogyakarta masuk kategori kawasan perkotaan. Tetapi program pemerintah yang diterapkan di sana adalah program pedesaan.
PITO AGUSTIN RUDIANA
