Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Dapat Opini WDP Sejak Zaman Jokowi, DPRD: Perlu Pansus

image-gnews
Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (dua dari kanan) tiba di RPTRA Intan di Cilandak, Jakarta, 24 Mei 2017. RPTRA Intan dibangun selama enam bulan melalui biaya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) High Scope dengan bujet sekitar Rp 1,9 miliar. TEMPO/Rizki Putra
Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (dua dari kanan) tiba di RPTRA Intan di Cilandak, Jakarta, 24 Mei 2017. RPTRA Intan dibangun selama enam bulan melalui biaya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) High Scope dengan bujet sekitar Rp 1,9 miliar. TEMPO/Rizki Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai DPRD DKI perlu membentuk pansus atau panitia khusus karena sudah empat tahun berturut-rutut laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Kekecewaannya muncul lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah empat kali mendapatkan opini serupa sejak gubernur dijabat Jokowi.

"Ya, dapat juara bertahan. Empat tahun berturut-turut. Ini harus jadi catatan kritis juga," ujar Triwisaksana atau akrab dengan sebutan Bang Sani seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.

Baca juga: BPK Beri Opini WDP untuk Laporan Keuangan DKI Jakarta 

Sani menyarankan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi penyebab laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta hanya memperoleh opini WDP selama empat tahun berturut-turut. Ia menyoroti permasalahan yang jadi poin penting atas rekomendasi BPK, yaku pengelolaan aset daerah.

"Khususnya soal pengelolaan aset, fasilitas sosial (fasos), dan fasilitas umum (fasum), serta laporan keuangan. Jadi yang perlu didalami, apakah Pemda DKI sudah menjalankan rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya. Tampaknya sih belum. Buktinya WDP lagi," ujar Sani.

Sani menilai Pemprov DKI tidak serius dalam membuat laporan keuangan. Paslanya, Sani menekankan, poin permasalahan yang disampaikan oleh BPK masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni lemahnya pencatatan aset.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Djarot Sudah Memprediksi Jakarta Dapat Opini WDP Lagi dari BPK 

"Itu membuktikan bahwa tidak ada tindak lanjut, dan tidak ada keseriusan utk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Jadi, kalau ada satu kata mewakilli kondisi ini yang mengecewakan berarti tidak ada perbaikan dalam hal laporan keuangan," ujar Sani.

Sani menuturkan opini yang disampaikan oleh BPK, menjadi tanggung jawab penuh untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurut Sani, legislatif hanya berfungsi untuk mengajukan mata anggaran. "Semuanya, legislatif engagk ada urusan dengan keuangan. Kami menaggarkan aja," ujar Sani.

Sebelumnya, pelaksana tugas gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, menerima hasil pemeriksaan itu karena memang ada beberapa masalah dalam pencatatan keuangan di DKI. "Saya tidak mengejar itu, mau itu WDP atau WTP. Tapi sebagian besar selalu hasilnya wajar dengan pengecualian," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa, 30 Mei 2017.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

30 menit lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

4 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

4 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

5 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

5 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

5 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

6 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.