Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3000 Kegiatan Usulan Anies-Sandi Masuk Rencana Kerja 2018  

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah meluncurkan iklan anti rokok pada badan Bus Transjakarta di halaman Balai Kota, 6 Juni 2017. TEMPO/Larissa
Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah meluncurkan iklan anti rokok pada badan Bus Transjakarta di halaman Balai Kota, 6 Juni 2017. TEMPO/Larissa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan setidaknya ada 3.000 kegiatan yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018.

Adapun total kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah DKI Jakarta mencapai 7.000 kegiatan. “Tapi angkanya tidak signifikan, kecil begitu," ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa, 6 Juni 2017.

Baca: Program Anies Tak Masuk APBDP 2017, Djarot: 2,5 Bulan Mau Apa?

RKPD merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Saefullah mengatakan, total anggaran untuk kegiatan usulan Anies-Sandi hanya memerlukan Rp 1 triliun. Saefullah mengatakan pembahasan detailnya sedang berlangsung di level asisten sekretaris daerah.

Menurut Saefullah, dari total 7.000 kegiatan yang terdaftar dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah sudah mengalami penyusutan. Usulan semula, gabungan antara Pemerintah DKI Jakarta dan usulan Anies-Sandi mencapai 20 ribu kegiatan. Rencana Kerja itu sudah dikirim ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dimintai pendapatnya.

Pengurangan jumlah kegiatan itu, kata Saefullah, berasal dari hasil eliminasi usulan yang disaring melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setelah didata, ujar Saefullah, pemerintah lalu menyeleksi usulan yang masuk dalam RKPD dengan memprioritaskan manfaatnya untuk masyarakat.

Saefullah memberi contoh, kegiatan yang diprioritaskan adalah program di bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat. “Total usulan 7.000 kegatan itu mendekati angka Rp 75 triliun yang sudah mencakup belanja langsung dan tidak langsung,” kata saefullah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak mulai disusun, Saefullah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjaga transparansi RKPD. Ia mengatakan, seluruh kegiatan dalam RKPD harus bisa dikoreksi oleh siapapun. “Kalau ada kegiatan yang aneh-aneh, tanyakan saja datangnya dari mana, apa maksudnya. Saya ingin transparansi yang sudah ada ini kami pertahankan,” ujar Saefullah.

Alasannya, kata Saefullah, audit laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2016 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan masih sama dengan tahun lalu yakni Wajar Dengan Pengecualian.

Baca juga: Program Penataan Kampung Anies-Sandi Masuk APBD 2018

Namun, Saefullah mengatakan kualitas laporan keuangan DKI Jakarta sudah membaik lantaran disusun dengan sistem elektronik yang transparan. “Target berikutnya pendataan aset juga harus membaik,” ujar Saefullah.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

23 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

40 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.