TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mendukung langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membentuk tim pengarah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP).
Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang urung menjadi tim UKP PIP, dilantik Presiden Jokowi di Istana, Rabu pagi, 7 Juni 2017. Din, yang punya nama lengkap Muhammad Syirajuddin Syamsuddin, mengungkapkan permasalahan karut-marut terjadi karena bangsa meninggalkan Pancasila. “Lembaga ini penting, Pancasila jangan hanya di kata-kata, tapi juga perbuatan,” ujar Din di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juni 2017.
Baca juga:
Din Syamsuddin Urung Jadi Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila
Presiden Joko Widodo melantik tim pengarah UKP PIP di Istana, Rabu, 7 Juni 2017. Sembilan anggota Dewan Pengarah UKP PIP yang dilantik Jokowi adalah Presiden Indonesia ke-5, Megawati Sukarnoputri; Wakil Presiden ke-6, Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Muhammad Mahfud Md.; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin; serta Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Berikutnya, ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe; Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya; dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group, Sudhamek.
Baca pula:
Din Syamsuddin: Kalau Ahok Lepas, Saya Pimpin Perlawanan
Menurut Din, bangsa Indonesia seharusnya menganut sistem ekonomi berdasarkan Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sesuai dengan pesan dari UUD 1945 Pasal 23. “Tapi tidak dilaksanakan, justru kita menjalankan sistem ekonomi kapitalistik,” katanya.
Sistem politik, kata Din, mengalami gonjang-ganjing karena bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Permasalahan muncul karena cara mengamalkan Pancasila yang tidak benar. Lembaga UKP PIP bentukan Jokowi ini sangat penting untuk merevitalisasi makna Pancasila di sekolah dan keluarga. “Saat ini ada saling klaim, kamilah yang Pancasilais, sebelah sana yang tidak Pancasilais, hal ini tidak mengamalkan Pancasila itu sendiri,” katanya.
Silakan baca:
Din Syamsudin Sebut Pertemuan Luhut dan Ma‘ruf Tidak Elok
Terakhir, menurut Din Syamsuddin, Pancasila jangan dijauhkan dari agama. Pancasila itu sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui agama yang dianut mayoritas rakyat. “Pasal 29 UUD 1946, tahu nggak ayat satunya, Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.
IRSYAN HASYIM | S. DIAN ANDRYANTO
