TEMPO.CO, Jakarta - Tangis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman pecah di akhir sidang dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 12 Juni 2017. Di hadapan majelis hakim, Irman mengutarakan penyesalan yang dalam karena terlibat korupsi ini.
"Saya betul-betul menyesal. Saya sangat menyesal karena sejak awal saya ingin proyek e-KTP ini berlangsung dengan benar," ujar Irman sesenggukan di ruang sidang Kartika 1 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 12 Juni 2017.
Baca juga:
Terdakwa e-KTP Akui Memberi Uang untuk Miryam S. Haryani
Irman mengatakan ia sebenarnya memiliki cita-cita untuk menuntaskan proyek e-KTP karena menyangkut kepentingan nasional. Namun dalam perjalanannya, ia mengaku mendapat tekanan yang luar biasa.
Sebagai dirjen, Irman kerap mendapat intervensi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni serta anggota Komisi II DPR. Ia mengatakan tekanan itu yang membuatnya terpaksa mengikuti arahan untuk melanggar aturan.
Baca pula:
Dapat Jatah Proyek E-KTP Kecil, Irman Sebut Marzuki Alie Marah
"Saya menyesal menjadi dirjen. Saya tidak menikmati jadi dirjen, apalagi menikmati uang," kata Irman sambil mengusap matanya.
Irman memohon kepada majelis hakim agar permintaannya menjadi justice collaborator dikabulkan. Dengan demikian, ada peluang besar hukumannya menjadi lebih ringan dari seharusnya.
Selama sidang, Irman mengaku telah berusaha berterus terang dan membuka semua fakta yang ia ketahui. "Saya bertekad menyampaikan semua yang saya dengar dan saya ketahui," ujarnya.
Pada perkara ini Irman didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain menggunakan proyek e-KTP. Perbuatan itu ia lakukan bersama-sama dengan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Akibat korupsi ini negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun.
MAYA AYU PUSPITASARI
Video Terkait: Sidang Kasus E-KTP, Irman: Saya Tertekan Intervensi DPR
