TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Kalimantan sebagai pulau yang diprioritaskan kompilasi info geospasial tematiknya dalam Kebijakan Satu Peta (KSP). Perintah Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) KSP di Istana Kepresidenan, Selasa 13 Juni 2017.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjelaskan ada sejumlah masalah yang menyebabkan Kalimantan menjadi prioritas.
Baca juga: Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik Dipercepat
"Salah satunya karena kebakaran hutan itu loh. Jadinya, diprioritaskan ke Kalimantan," ujar Sofyan saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017.
Dalam rapat itu, Jokowi meminta pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dipercepat tahun ini. Maklum dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang KSP, baru 26 peta yang sudah lengkap infonya.
Padahal, kaya Sofyan, kebijakan tersebut penting untuk mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan kebijakan atau proyek strategis nasional.
Berdasarkan pembukaan ratas, ada 85 tematik untuk Kebijakan Satu Peta. Dari 85, 26 sudah selesai, 57 peta masih dalam tahap kompilasi, dan dua belum tersentuh.
Kalimantan termasuk salah satu wilayah yang beberapa kali dilanda bencana kebakaran hutan. Hampir tiap tahun ada kebakaran di sana. Oleh karenanya, kata Sofyan, pembuatan peta geospasial tematik sangat penting untuk mengantisipasi dan merespon kebakaran di sana.
"Untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan untuk pencegahan kebakaran hutan," ujarnya.
Selain untuk mengantisipasi kebakaran, Kalimantan dijadikan prioritas juga karena banyaknya sengketa tanah di sana atau batas yang tumpang tindih. Hal itu, kata Sofyan, mengganggu proyek pembangunan oleh pemerintah.
"Apabila selama ini orang bikin peta sendiri, dengan Kebijakan Satu Peta jadi sinkron semua," ujar Sofyan soal peta dengan skala 1:50.000 itu.
Ditanyai masalah apa yang dihadapi dalam pembuatan peta geospasial tematik Kalimantan, Sofyan mengatakan ada batas wilayah, batas desa, batas kabupaten yang tumpang tindih.
"Belum penentuan tata ruang, jadi ada beberapa rekomendasi (dari ratas) yang perlu mendapat tindakan dari Kemendagri, kantor saya, dan Kementerian Kehutanan," ujarnya tegas.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa Kebijakan Satu Peta ini juga penting untuk kebijakan reforma agraria. Sebagaimana telah diberitakan, kebijakan yang terdiri atas redistribusi aset atau perhutanan sosial itu akan difokuskan ke luar Jawa.
ISTMAN MP
