TEMPO.CO, Solo - Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Etty Retnowati menyatakan siap melaksanakan kebijakan sekolah lima hari sepekan atau full day school. Meski demikian, ia berharap kebijakan itu tidak langsung diterapkan penuh.
"Saat ini kami masih menunggu peraturan dari Menteri Pendidikan," ujar Etty, Selasa, 13 Juni 2017. Nantinya, aturan itu akan menjadi pegangan dalam menyusun rencana teknis untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Baca: Menteri Muhadjir: Sekolah 8 Jam Sehari Mulai Tahun Ajaran Baru
Menurut Etty, kebijakan itu sudah dapat dipastikan akan mulai dijalankan di tahun ajaran baru. "Informasi yang kami dapatkan dari Kemeterian seperti itu," kata dia. Hanya saja, peraturan teknisnya baru akan diketahui setelah peraturan tersebut turun ke daerah.
Saat ini, kata dia, sekolah di Surakarta sudah cukup siap untuk menjalankan kebijakan tersebut. Sekolah juga sudah diperintahkan untuk menyusun jadwal sesuai kebijakan itu.
Walaupun begitu, Etty berharap penerapan kebijakan itu dilakukan secara bertahap. "Kalau bisa ada sekolah yang menjadi pilot project, baru lainnya menyusul," ujarnya.
Alasannya, beberapa sekolah di Surakarta masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. "Jumlahnya masih kami itung," kata Etty.
Baca: Menteri Pendidikan: Peraturan Sekolah Lima Hari Sudah Terbit
Ia menyebutkan fasilitas yang dibutuhkan, antaranya kantin dan tempat ibadah. "Untuk kantin, misalnya, sebenarnya semua sekolah sudah ada. Hanya selama ini fasilitas tersebut sebagai pelengkap. Melalui kebijakan baru tersebut, fasilitas kantin menjadi salah satu kebutuhan utama para siswa," tuturnya.
Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo berharap kualitas pendidikan di Surakarta bisa meningkat melalui kebijakan itu. "Tentunya kebijakan ini sudah melalui kajian yang matang," katanya.
Menurut dia, beberapa sekolah di Surakarta selama ini sudah menerapkan lima hari sekolah atau full day school. Beberapa di antaranya bahkan memiliki prestasi yang lebih bagus dibandingkan dengan sekolah negeri biasa. "Terutama sekolah-sekolah swasta," katanya.
AHMAD RAFIQ