TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian memastikan kebijakan memprioritaskan putra daerah dalam proses penerimaan anggota Polri hanya berlaku di Papua. Hal ini menyusul munculnya protes terhadap proses penerimaan anggota polisi di Kepolisian Jawa Barat (Polda Jabar).
"Memang ada suara permintaan dari masyarakat di Jabar agar ada prioritas kepada warga Jabar asli tapi Peraturan Kapolri dengan tegas istilah putra daerah prioritas itu hanya untuk di Papua," ujar Tito di depan kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 3 Juli 2017.
Baca juga: Penjelasan Kapolri: Mengapa Polisi Dianggap Kafir
Kebijakan itu, menurut dia diberlakukan karena perbedaan tingkat pendidikan di Papua dengan wilayah lainnya. Rekrutmen kepolisian di kawasan pegunungan tengah bagian barat Papua adalah salah satu yang disorot Tito.
"Itu pendidikan mereka kan agak lambat dibanding di daerah lain, sehingga kalau bersaing dengan yang dari pantai maupun yang dari pendatang, ternyata mereka akan kalah sehingga diberikan prioritas," ujar dia.
Tito memastikan kebijakan itu tak diterapkan di tempat yang level pendidikannya lebih unggul, termasuk Jawa Barat. "Apalagi Jawa Barat yang bibit-bibitnya unggul, tidak ada istilah putra daerah (diprioritaskan), semua sama."
Jikapun ditemukan istilah "local boy for local job" di kalangan kepolisian, pemberlakuannya hanya untuk golongan bintara.
Simak pula: Pesan Kapolri Tito ke Anak Buahnya Menghadapi Media Sosial
"Di daerah-daerah tertentu kan memerlukan karakter-karakter polisi yang pernah memahami karakter fisik daerah itu, mereka perlu butuh waktu yang lama di sana," ujar dia.
Proses rekrutmen anggota Polri di Polda Jawa Barat sempat menuai protes dari sejumlah orang tua yang anaknya tak diterima. Mereka memprotes kebijakan Kapolda Jabar yang tertuang dalam surat keputusan Nomor Kep/702/VI/2017.
Dalam keputusan yang terbit pada Juni 2017 itu, tercantum persentase kelulusan berdasarkan putra daerah dan nonputra daerah. Disebutkan bahwa jumlah putra daerah yang lulus sebesar 51 persen atau 12 orang dari 23 calon siswa.
Delapan orang tua calon polisi pun menggugat kebijakan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lantaran menduga Kapolda memprioritaskan calon siswa putra daerah asli.
YOHANES PASKALIS PAE DALE | IQBAL T. LAZUARDI
