TEMPO.CO, Jakarta - Ihwal 600 WNI yang berafiliasi ke ISIS, Kepala Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Agung Sampurno mengatakan pihaknya sudah menerima data dari polisi.
"Jadi kami membantu mengawasi jika ada nama terkait yang keluar atau masuk Indonesia," kata Agung Sampurno di Jakarta, Jumat 7 Juli 2017.
Baca : Polisi Awasi 600 WNI Diduga Berafiliasi ke ISIS, Siapa Mereka?
Menurut Agung, karena data nama para DPO itu sudah masuk ke Imigrasi, dia memastikan mereka akan langsung terdeteksi jika melewati border atau garis batas Indonesia.
"Jadi kalau ketemu, kami akan langsung laporkan," ujarnya. Namun, menurut Agung, pengawasan sulit dilakukan jika para terduga itu melalui jalur tak resmi. Karena tak dipungkiri, masih ada jalur-jalur tak resmi yang bisa digunakan oleh mereka.
Karenanya, untuk memaksimalkan pemantauan, Imigrasi Indonesia menjalin kerjasama dengan otoritas imigrasi negara-negara tetangga untuk berbagi informasi terkait para DPO atau terduga teroris itu. "Termasuk dengan negara-negara yang diduga menjadi tujuan para teroris," kata Agung. Misalnya Suriah, Irak atau Turki.
Selain itu, menurut Agung, data DPO Indonesia telah terintegrasi dengan Interpol sehingga kerjasama pengumpulan informasi bisa lebih luas. "Kami juga punya forum wadah kerjasama keimigrasian untuk saling berbagi informasi," ujarnya.
Simak pula : Banser Diancam ISIS, Pagar Nusa NU Anggap Perang Terbuka
Pemantauan juga dilakukan oleh BNPT. Pemantauan terutama dilakukan terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan ISIS dan diindikasikan akan menyebarkan paham radikalisme.
“Kami lebih mengedepankan strategi pencegahan,”kata juru bicara BNPT Irfan Idris. Bentuk pencegahan yang dimaksud adalah dengan melakukan kontra radikalisasi agar paham radikalisme dari ISIS tak terus menyebar melalui para DPO itu.
NINIS CHAIRUNNISA | DWI ARJANTO
