Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemindahan Ibu Kota Negara, Pakar: Belum Ada Perencanaan Konkret

image-gnews
Presiden Joko Widodo kembali memunculkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya yang pernah menjadi wacana Sukarno pada 60 tahun lalu. Apa alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya?
Presiden Joko Widodo kembali memunculkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya yang pernah menjadi wacana Sukarno pada 60 tahun lalu. Apa alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya?
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar tata kota Nirwono Yoga mengatakan, meski wacana pemindahan ibu kota negara telah bergulir di pemberitaan, perencanaan konkret sampai saat ini belum terlihat. Seharusnya, jika mengarah kepada kebijakan, pemindahan Ibu Kota perlu diikuti oleh perencanaan yang matang dan transparan, karena dari proposal perencanaan itu harusnya diikuti oleh beberapa tahapan.

“Proposal dan rencana-rencana tadi dibicarakan dulu dengan Kementerian-kementerian terkait. Dengan Kementerian Pekerjaan Umum, bagaimana infrastruktur jalan dan gedungnya, berapa lama pembuatannya, berapa biayanya, itu harus jelas,” tutur Nirwono Yoga saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 Juli 2017.

Dengan Kementerian Perhubungan, kata Nirwono, harus dibicarakan bagaimana soal pembangunan terminal, bandara, stasiun, dan sarana transportasinya. Adapun Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga harus memikirkan bagaimana mengantisipasi lahan yang akan dibangun tersebut agar terlebih dahulu dikuasai negara untuk mengendalikan spekulan tanah.

Lalu Kementrian Keuangan juga perlu menyiapkan pendanaan. “Apakah kita punya dana untuk membangun sebuah kota, karena untuk bangun ibu kota baru itu butuh waktu 10-20 tahun, jadi kan harus ada kepastian pendanaan dulu,” ucap Nirwono.

Selanjutnya, kata Nirwono, bila kementerian telah solid satu suara, baru bicara dengan investor, apakah kota yang dipilih tersebut menarik untuk investasi? Menurut Nirwono, rata-rata pemerintah hanya mampu membiayai pembangunan sekitar 30 persen, sehingga 70 persennya itu didukung oleh masyarakat dan investasi dari swasta. “Kalau lokasi yang dipilih itu bagi swasta tidak menarik, maka bisa jadi tak hidup kotanya, tak ada investor yang mau menanamkan modal di kota itu,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah, lanjut Nirwono, juga perlu melibatkan DPR untuk diajak bicara bersama guna membahas payung hukum, yakni melakukan revisi Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, membentuk lembaga yang khusus dibentuk untuk dapat fokus bekerja, dan menyiapkan pendanaan. Karena hal itu terkait dengan kemungkinan pergantian kepemimpinan negara.

“Siapa yang berani menjamin kalau setelah 2019 ganti pemerintahan, usulan seperti ini bakal dilanjutkan atau dibatalkan. Ini yang menurut saya perlu dibicarakan. Lalu apakah lokasi itu udah dibicarakan belum dengan pemerintah daerah? Dengan masyarakat di situ? Jadi proses ini yang perlu kita siapkan,” kata dia.

DESTRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.


Pendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2

39 hari lalu

Titiek Soeharto. TEMPO/Nickmatulhuda
Pendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2

Setiap kali Prabowo menyebut nama Titiek Soeharto, pendukungnya bersorak. Berikut profil pemilik nama Siti Hediato Hariyadi.


Masa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis

44 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Masa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis

Tujuh Presiden RI miliki cerita pada akhir masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi punya takdirnya.


Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

11 Januari 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa disebut sebagai ketua umum partai terlama di negeri ini. Sejak kapan?


Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

1 Januari 2024

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. dok. TEMPO
Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

Genap 14 tahun kepergian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berikut kilas balik profil dan perjalanannya sebagai ulama dan presiden ke-4 RI.


Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

7 Desember 2023

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

Bahlil mengatakan kritik dari salah satu calon presiden terhadap pembangunan IKN menimbulkan keraguan calon investor. Begini penjelasannya.


GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

28 November 2023

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

PKS menjanjikan akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia jika menang Pemilu 2024


Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

1 November 2023

Presiden Joko Widodo (ketujuh kiri) didampingi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (delapan kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPB Bahlil Lahadalia (Keenam kiri), Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan), Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kelima kiri) dan para pimpinan konsorsium pengusaha Indonesia melakukan seremoni peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 21 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking kedua terhadap 10 proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

26 Oktober 2023

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menjadi tamu kehormatan pada Forum Walikota Internasional memperingati 25 tahun usia Kota Astana pada 5 Juli 2023 di Gedung Kongres Astana, Kazahstan. Foto dok. KBRI Astana
Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono merespons visi misi capres - cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tak memuat program ibu kota baru.


Catatan 10 Tahun Terakhir Pertemuan Jokowi - SBY, Terakhir di Istana Bogor

5 Oktober 2023

07-nas-SBY-Jokowi
Catatan 10 Tahun Terakhir Pertemuan Jokowi - SBY, Terakhir di Istana Bogor

Pada 2 Oktober 2023, Presiden Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini catatan pertemuan mereka.