TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pertemuannya dengan dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, Presiden Joko Widodo meminta perhatian Pemerintah Norwegia soal Resolusi Parlemen Norwegia tanggal 2 Juni 2017 mengenai kelapa sawit.
Menurut Presiden Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, serta menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
"Saya percaya bahwa Pemerintah Norwegia akan mendukung hubungan perdagangan yang terbuka dan fair,” kata Presiden di sela-sela perhelatan KTT G20 di Hamburg Messe Und Congress, Sabtu, 8 Juli 2017 waktu setempat.
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan kesepakatan peningkatan kerja sama menjadi poin penting hasil pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg.
Indonesia dan Norwegia sepakat meningkatkan kerja sama bersamaan tren perdagangan dan nilai investasi yang tumbuh positif sejak tahun 2016. Nilai perdagangan 2016 mengalami peningkatan 40,5 persen dibanding tahun 2015.
Sementara investasi mengalami peningkatan sebesar 772 persen, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia.
"Perkembangan positif ini perlu terus kita pertahankan, atau bahkan ditingkatkan," ucap Presiden Jokowi kepada PM Erna yang pernah berkunjung ke Indonesia pada 2015 lalu. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia telah berada di posisi "investment grade" dari tiga lembaga rating dunia.
"Saya juga harapkan dukungan Yang Mulia agar negosiasi Indonesia-EFTA CEPA (European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) dapat diselesaikan tahun ini," kata Presiden Jokowi.
Sektor kelautan dan perikanan juga dibahas Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Presiden mengapresiasi adanya peningkatan intensitas kerja sama kelautan dan perikanan antara kedua negara, termasuk dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan Illegal, Unreportedand Unregulated (IUU) Fishing Indonesia.
"Saya ingin mendorong formalisasi kerja sama di bidang ini, mencakup pemberantasan IUU Fishing, tata kelola perikanan, budidaya berkelanjutan dan perlindungan laut,” kata Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
ANTARA
