TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, mengatakan tim sinkronisasi akan membahas kemungkinan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. "Ini yang akan dibicarakan tim sinkronisasi,” katanya, Rabu, 12 Juli 2017.
Pernyataan Sandiaga Uno tersebut menanggapi Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang akan melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras dengan pembiayaan menggunakan mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) alias tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Baca: Sempat Mandek, DKI Lanjutkan Pembangunan RS Sumber Waras
Menurut Sandiaga, fasilitas kesehatan kelas dunia harus ada di Jakarta. “Kami harus pastikan itu yang akan menjadi prioritas," katanya. Namun, kata dia, yang terbaik adalah jangan sampai anggaran habis hanya untuk mengobati penyakit, tapi harus dibuat pencegahannya dengan memberikan fasilitas kesehatan terbaik untuk warga Jakarta.
"Itu nanti detailnya dibicarakan setelah Oktober (awal menduduki kursi wakil gubernur)," kata Sandiaga. Menurut dia, pihaknya harus memiliki data yang jelas mengenai pembangunan RS Sumber Waras. "Saya belum punya data yang bisa memberikan brief buat saya dari segi pembangunan ke depan," ujarnya.
Pembangunan RS Sumber Waras sempat mandek hampir satu tahun. Salah satu penyebabnya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melaporkan kesalahan prosedur yang dilakukan Pemerintah DKI dalam pembelian lahan senilai Rp 800 miliar itu.
Menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah senilai Rp 191 miliar atau 25 persen dari nilai yang dibayarkan. BPK kembali menyimpulkan prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan.
Baca juga: KPK: Kasus RS Sumber Waras Belum Ada Unsur Korupsi
Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menemukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan seluas 3,64 hektare tersebut.
CHITRA PARAMAESTI | LARISSA HUDA
