TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui bahwa PDIP memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali posisi Rini Soemarno sebagai menteri BUMN. Namun, ia menegaskan bahwa PDIP melakukan itu tidak berdasarkan faktor personal atau kabar reshuffle yang berkembang.
"Perlu diklarifikasi bahwa ketika kami membicarakan Menteri BUMN, kami tidak berbicara aspek pribadi. Kami berbicara dari sisi aspek kebijakan politiknya," ujar Hasto saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Kamis, 13 Juli 2017.
Baca : Teten Masduki: Menteri Harus Siap Diganti, Saya Saja Siap
Sebagaimana diketahui, Rini adalah salah satu menteri yang namanya selalu muncul dalam bursa reshuffle kabinet. Nah, dalam kabar reshuffle tahun ini, namanya masuk kembali karena temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan. BPK mendapati kerjasama PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings bermasalah. Saking bermasalahnya, potensi kerugian negara mencapai Rp4,08 triliun.
Hasto berkata, masukan PDIP kepada Presiden Joko Widodo tidak jauh-jauh dari yang selama ini dipermasalahkan seperti kebijakan Rini serta masalah Pelindo II. Dengan kata lain, kata ia, aspek kinerja dan kebijakan yang ditekankan.
Perihal apakah nantinya Rini perlu dikeluarkan dari kabinet atau dipindah saja dari posnya, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak mendorong-dorong hal tersebut. Ia berkata, hal itu sepenuhnya wewenang Presiden Joko Widodo.
Simak juga : Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Megawati Soekarnoputri Bungkam
"Evaluasi adalah wewenahg bapak Presiden. Kami memberikan dukungan, dan melakukan kajian terhadap menteri yang dianggap tidak sejalan," ujarnya menegaskan.
Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan bahwa evaluasi kerja percepatan pembangunan oleh setiap kementerian sudah dilakukan.
Dan, setiap menteri harus siap menghadapi resiko direshuffle apabila Presiden Joko Widodo tidak puas dengan kerja mereka. "Saya pun siap (direshuffle). Saya kan pembantu presiden," ujarnya mengakhiri.
ISTMAN MP
