Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Perppu Ormas, Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Tidak Otoriter

image-gnews
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie setelah diskusi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie setelah diskusi "Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan" di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 25 Februari 2017. TEMPO/Arkhelaus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat tak berpandangan negatif terhadap langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas. Dia tak sependapat bila pemerintah mulai disebut diktator dan bersikap otoriter.

"Justru dalam sistem demokrasi kita memerlukan hadirnya kepemimpinan negara. Jangan biarkan semua orang bebas bablas tanpa kontrol, tanpa kendali," ujar Jimly saat menjadi pembicara diskusi Populi Center di Menteng, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2017.

Baca juga: Penyebab Jimly Asshiddiqie Tak Setuju Penerbitan Perppu Ormas

Menurut dia, tak akan ada langkah otoriter mengingat masa kerja tiap rezim yang kini hanya berlangsung lima tahun.

Kebebasan berpendapat di masyarakat dinilai lazim oleh Jimly, namun pembatasan akan dilakukan saat kebebasan itu menjadi masif dan menyebabkan konflik. "Pendapat pribadi oke, tapi begitu bergerak sebagai organisasi, itu masalah. UU harus membatasi."

Salah satu pihak yang tegas menentang Perppu Ormas adalah Hibut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini terancam dibubarkan lantaran diduga mempromosikan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menyebut pemerintah bersikap zalim, HTI pun menganggap pemerintah mengambil jalan pintas untuk membubarkan ormas tertentu.  Pihak HTI, melalui ketua tim kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra berencana mengajukan judicial review atas Perppu 2/201 ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami melawan melalui pengadilan, kami sedang menyusun draft permohonan uji materil Perppu Ormas kepada MK," kata Yusril saat jumpa pers pada 12 Juli lalu.

Salah satu yang disorot Yusril terkait Perppu Ormas adalah Pasal 59 Ayat 4 berisi ormas dilarang menganut, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian pada Pasal 82 ditulis sanksi jika melanggar yakni ancaman pidana selama-lamanya seumur hidup. Bagi Yusril, aturan itu dibuat secara sepihak oleh pemerintah.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

34 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK


Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

2 Mei 2023

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pimpinan Partai Gerindra menyambut kedatangan mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Mei 2023. ANTARA/M Fikri Setiawan.
Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie tampak bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Wiranto di Hambalang.


Eks Menteri Jokowi, Sudirman Said, Bicara di Forum ICMI, Yakin Desentralisasi Terbaik untuk Indonesia

11 Januari 2023

Mantan menteri ESDM Sudirman Said mendatangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, 9 Januari 2018. Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB sepakat mengusungya bersama Ida Fauziah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Ahmad Faiz
Eks Menteri Jokowi, Sudirman Said, Bicara di Forum ICMI, Yakin Desentralisasi Terbaik untuk Indonesia

Ketua Majelis Pembangunan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Sudirman Said, yakin desentralisme sistem terbaik buat Indonesia.


Bamsoet Ajak ICMI Tingkatkan Kualitas Kehidupan Demokrasi

29 November 2022

Bamsoet Ajak ICMI Tingkatkan Kualitas Kehidupan Demokrasi

ICMI harus mampu menjawab tiga tantangan zaman.


Bamsoet Dukung Pelaksanaan National Leadership Camp ICMI

2 November 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Pengurus Pusat ICMI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa (1/11/22).
Bamsoet Dukung Pelaksanaan National Leadership Camp ICMI

National Leadership Camp ICMI diharapkan dapat membentuk kader ICMI yang berwawasan kebangsaan.


Riza Patria Ingin ICMI Fokus Ekonomi, Islam Mayoritas tapi Urusan Ekonomi Jadi Minoritas

26 September 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka Musyawarah Daerah (Musda) ICMI di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, 25 September 2022. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Riza Patria Ingin ICMI Fokus Ekonomi, Islam Mayoritas tapi Urusan Ekonomi Jadi Minoritas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendorong umat Islam ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjadi produsen.


Hadiri Acara ICMI, Riza Patria: BJ Habibie Penyatu Pemerintah dan Umat Islam

25 September 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka Musyawarah Daerah (Musda) ICMI di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, 25 September 2022. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Hadiri Acara ICMI, Riza Patria: BJ Habibie Penyatu Pemerintah dan Umat Islam

Menurut Riza Patria, BJ Habibie berhasil mengubah paradigma umat Islam dan menghilangkan kerenggangan antara pemerintah dan umat Islam


Wagub DKI Riza Patria Imbau Umat Islam Tak Mudah Terprovokasi

25 September 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka Musyawarah Daerah (Musda) ICMI di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, 25 September 2022. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Wagub DKI Riza Patria Imbau Umat Islam Tak Mudah Terprovokasi

"Umat Islam sebagai mayoritas jangan gampang terprovokasi. Kami harus sejuk damai, mengalah, dan mau kompromi," kata Wagub DKI Riza Patria


Bamsoet: ICMI Harus Menjadi 'Garam' Bukan 'Gincu'

2 Juni 2022

Bamsoet: ICMI Harus Menjadi 'Garam' Bukan 'Gincu'

Selain sebagai wadah pemersatu, ICMI juga harus mampu menjadi tempat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa


Wali Kota Bandung Meninggal, Riza Patria: Itu Pertemuan Terakhir Kami

10 Desember 2021

Wali Kota Bandung Oded M Danial dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, 10 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB ini. Oded sebelumnya mendadak tidak sadarkan diri sebelum menjalani salat Jumat. Instagram
Wali Kota Bandung Meninggal, Riza Patria: Itu Pertemuan Terakhir Kami

Wagub DKI Riza Patria sempat menyambangi rumah dinas Wali Kota Bandung Oded M Danial pada pekan lalu.