TEMPO.CO, Jakarta - Telegram langsung merespons kebijakan pemerintah Indonesia yang memblokir domain layanan percakapan mereka dengan meminta kerja sama khusus. Presiden Joko Widodo menanggapi permintaan itu dengan mengatakan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan menanganinya.
"Mestinya untuk kerja sama seperti itu, Menkominfo sudah menyampaikan (kesanggupannya). Itu tidak sekali-dua kali," ujar Jokowi di kampus Akademi Bela Negara milik Partai NasDem, Ahad, 16 Juli 2017.
Baca: Telegram Diblokir, Kemenkominfo: Digunakan Kelompok Radikal
Sebelumnya, pemerintah memblokir Telegram karena dianggap menampung saluran percakapan kelompok-kelompok radikal. Pemblokiran Telegram per Sabtu kemarin sebagai bentuk peringatan agar aplikasi percakapan itu segera merespons konten-konten yang dianggap sebagai ancaman oleh Indonesia.
Pendiri Telegram, Pavel Durov, mengatakan telah merespons pemblokiran tersebut dengan menutup akun-akun yang mengelola percakapan radikal. Di sisi lain, dia juga membangun saluran percakapan khusus dengan harapan komunikasi Indonesia serta pihak Telegram bisa semakin efektif dan efisien.
Lihat: Telegram Diblokir, CEO Telegram: Itu Aneh
Terlepas kerja sama itu akan terealisasi atau tidak, Jokowi mengatakan bahwa masih banyak saluran atau akun kelompok radikal yang aktif di Telegram. Jumlahnya mencapai ribuan. Jokowi berharap Telegram segera menindak.
"Ada ribuan yang masih lolos dan digunakan untuk membangun komunikasi antarnegara untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme," ujar Presiden.
ISTMAN M.P.
