Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus E-KTP, Setya Novanto Janjikan Rp 1 M Jika Bisa Buktikan  

image-gnews
Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor redaksi TEMPO, 8 Maret 2017. NGARTO FEBRUANA
Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor redaksi TEMPO, 8 Maret 2017. NGARTO FEBRUANA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto pernah berjanji memberikan Rp 1 miliar jika bisa membuktikan dirinya berteman dekat dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka kasus e-KTP. Saat berkunjung ke kantor Tempo sehari sebelum sidang perdana kasus e-KTP digelar, Setya membantah berperan dalam megakorupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

Peran Setya Novanto itu terkuak setelah dokumen dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri tersebar luas. "Setelah membaca dakwaan, saya pikir lebih baik ke Tempo saja," ujarnya, lalu tertawa.

Berikut ini petikan wawancara Setya Novanto, khususnya soal hubungannya dengan Andi Narogong, seperti dikutip dari Majalah Tempo yang terbit 13 Maret 2017.

Baca juga:

Kasus E-KTP, Setya Novanto Tersangka Keempat
Jadi Tersangka, Ini 5 Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP
Peran Tersangka Setya Novanto Pernah Disebut Jaksa KPK Bulan Lalu

[TEMPO] Anda kok sudah membaca dakwaan, padahal baru dibacakan jaksa di pengadilan besok....
[Setya Novanto] Tadi ada edaran seperti itu. Saya penasaran, saya minta saja dan dikasih. Ya, saya baca.

Versi dua lembar atau lengkap?
Dua lembar. Ya, kami cukup berdoa. Makanya, saya pikir-pikir, saya ke Tempo saja.

Nama Anda disebut dalam dakwaan korupsi proyek KTP elektronik ini....
Saya baca di Koran Tempo mengenai siklus pendanaan, saya terima Rp 540 miliar. Kaget saya membacanya. Saya berdoa, saya tidak pernah menerima dana tersebut. Rupanya (informasinya) dari pertemuan antara Andi Narogong (Andi Agustinus), Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin, dan saya yang akan membagikan uang sejumlah sekian, sekian. Kapan saya bertemu dengan Anas dan Nazaruddin, apalagi membicarakan e-KTP?

Kalau melihat dakwaan, Anda menjadi calon tersangka begitu dekat....
Wah, ini sudah mau menjadi hakim.

Dalam dakwaan, peran Andi Agustinus sangat sentral dan ia menyebut Anda yang menentukan anggaran e-KTP....
Tanya ke Andi langsung.

Penyidik mengkonfirmasi pernyataan Andi ini sewaktu Anda diperiksa?
Enggak ada. Lebih bagus ditanyakan ke Andi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak seperti yang dituduhkan.

Anda sering bertemu dengan dia?
Dengan Andi memang pernah. Sudah saya sampaikan bahwa dia menemui saya untuk urusan jual-beli kaus.

Kaus apa?
Dulu saya Bendahara Umum Golkar. Waktu itu ada acara. Dia menawarkan kaus. Kami enggak cocok dalam harga. Apalagi dia menyampaikan kaus impor yang harganya mahal. Nanti kita lihatlah pengakuan Andi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak kapan Anda mengenal Andi?
Bukan mulai kapan. Tapi saya di acara Golkar, Andi datang.

Bukankah keponakan Anda, Irvanto Hendra, bekerja di perusahaan Andi?
Enggak. Enggak ada keponakan saya bekerja di sana.

(Dalam riwayat hidup calon legislator Pemilihan Umum 2014, Irvanto Hendra mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai anggota staf PT Murakabi Sejahtera, milik Vidi Gunawan, adik Andi Agustinus, salah satu peserta tender e-KTP.)

Beberapa orang menyebut sering melihat dia di ruang Fraksi Golkar di DPR....
Saya boleh tahu orang Golkar yang mana? Kalau orang Golkar, saya tertarik, tuh, mumpung menjadi ketua umum.

Banyak orang menyebut Anda dekat dengan dia karena sesama pengusaha, termasuk sewaktu pengadaan baju hansip....
Yang ini saya baca di Tempo. Saya heran sama Tempo. Saya disebut terlibat hansiplah, mobil inilah, kok tidak pernah bisa dibuktikan. Kalau bisa buktikan, saya beri Rp 1 miliar.

Padahal dia pernah memborong majalah Tempo ketika memberitakan soal Anda sebagai bandar anggaran berbagai proyek di DPR....
Waduh, bukan saya berarti.

Tapi atas perintah Anda.
Ha-ha-ha, waduh....

Oke, jadi menurut Anda, semua isi dakwaan korupsi e-KTP ini tidak benar?
Ada yang saya enggak mengerti. Apa pun yang ada dalam dakwaan kita lihat perkembangannya di sidang karena di sana akan ketahuan persisnya bagaimana.

Bagaimana mungkin keterangan dari orang berbeda-beda bisa klop?
Nanti lihat di persidangan. Kalau itu, susah saya jawab.

TEMPO | PDAT | DH

Video Terkait:
KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Korupsi E-KTP



Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

17 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

1 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

1 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

1 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

1 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

2 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

3 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.