Kasus Beras Maknyuss, Menteri Khofifah Usul Ada Regulasi Tata Niaga Beras  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah ikut angkat suara soal isu pengoplosan beras dan praktik kartel yang diungkap pihak Kepolisian pekan lalu. Kepada wartawan, Khofifah mengaku mengajak Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengatur kembali tata niaga beras.

"Tadi saya sampaikan ke Pak Mentan bahwa kita butuh regulasi apakah beras varietas IR64 apakah harus terserap bulog semua," ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Senin, 24 Juli 2017.

Sebagaimana diketahui, beras jenis IR64 tengah menjadi sorotan karena beras itulah yang disebut dioplos dalam kasus pengoplosan oleh PT Info Beras Tunggal. Beras jenis medium itu dioplos menjadi seolah-olah beras premium agar dapat dijual dengan harga tiga kali lipat.

Adapun beras IR64, dalam perkara tersebut, disebut pihak Kepolisian sebagai beras subsidi. Padahal, tidak semua beras IR64 adalah beras yang secara keseluruhan bisa disebut subsidi walaupun benih dan pupuknya hasil subsidi pemerintah. Umumnya, hanya beras IR64 yang diserap bulog saja yang bisa disebut sebagai beras subsidi atau beras rastra (keluarga sejahtera) karena dipatok dengan harga terjangkau.

Khofifah berkata, pembuata tata niaga beras baru bisa mencegah kebingungan itu ke depannya. Sebagai contoh, kata ia, bisa diatur agar semua beras jenis IR64 diserap bulog agar tak ada lagi pemahaman beras IR64 subsidi dan non subsidi.

"Mentah yang lebih tahu. Jadi, belum ada regulasi subsidi benih, subsidi pupuk, berapa persen mekanismenya. Ini penting untuk dirumuskan regulasinya," ujar Khofifah. Khofifah menambahkan bahwa hal ini juga bisa berlaku untuk semua beras yang sebagian unsurnya disubsidi pemerintah.

ISTMAN MP