TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melanjutkan ratas perihal Program Bela Negara dan ratas soal alutsista (alat utama sistem pertahanan). Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia harus membangun postur pertahanan yang makin kokoh melihat makin banyaknya ancaman dan wilayah yang harus dijaga.
"Sebagai negara besar dengan ribuan pulau dan posisi geopolitik yang strategis, kita ingin membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, alutsista yang makin lengkap dan modern," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Juli 2017.
BACA: Ada Kerja Sama, Menhan Persilakan BPK Audit Pengadaan Alutsista
Demi mewujudkan hal tersebut, kata Presiden Joko Widodo, beberapa hal harus diperhatikan. Pertama adalah kondisi geografis Indonesia, terutama kawasan perbatasan. Presiden Joko Widodo berkata, jangan sampai alutsista yang disiapkan tidak pas untuk kondisi Indonesia.
Sebagai contoh, kata Presiden Jokowi, karena sebagian wilayah Indonesia dikelilingi perairan, maka alutsista yang dipersiapkan harus pas dengan kondisi kepulauan. Salah satu alutsista yang dianggap Presiden Joko Widodo pas adalah yang berbentuk drone.
"Selain itu, kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," ujar Presiden Joko Widodo
BACA: 4 Anggota TNI Tersangka Korupsi Heli AW 101, Ada Kolonel FTS
Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan alutsista juga harus sejalan dengan penguatan industri Pertahanan Nasional. Jadi, saat ada tawaran kerjasama alutsista dari negara lain, ia berharap hal itu diikuti dengan transfer teknologi serta desain bersama yang memungkinkan Indonesia memiliki hak cipta atas alutsista baru.
"Tawaran tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian alutsista dan terobosan yang bisa mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita," ujar Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menambahkan, dirinya ingin pengadaan alutsista juga tahan lama nantinya.
BACA: Soal Korupsi Heli AW 101, Cerita Panglima TNI Saat Ditanya Jokowi
Terakhir, Presiden Joko Widodo menegaskan agar proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah artinya G to G. Dan, penerapannya mengikutkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas.
"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktek-praktek korupsi, praktek mark up, dan saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat," ujarnya mengakhiri.
ISTMAN MP
