TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 1.878,4 triliun.
Target itu dipaparkan Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Rabu, 16 Agustus 2017.
Baca: Di Sidang Paripurna MPR, Jokowi Pamerkan Capaian Pemerintah
Menurut Jokowi, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah perbaikan di bidang perpajakan untuk mencapai target itu. Beberapa upaya perbaikan yang akan ditempuh antara lain melakukan reformasi perpajakan serta memperbaiki data dan sistem informasi perpajakan.
Baca: Dana Pemda Terpakir di Bank Rp 220 triliun, Ini Harapan Jokowi
"Tidak ketinggalan pula pemerintah akan meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information atau AEoI)," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Walaupun penerimaan negara ditargetkan cukup tinggi, Jokowi menyatakan akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan. "Peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai juga akan terus dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih baik," ujarnya.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurut Jokowi, juga akan dinaikkan. Caranya dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam, laba dari badan usaha milik negara, serta sumber-sumber ekonomi lainnya dari PNBP.
Jokowi merinci, dari target pendapatan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun pada 2018, penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.609,4 triliun dan PNBP sebesar Rp 267,9 triliun. Selain itu, penerimaan hibah dalam RAPBN 2018 diperkirakan Rp 1,2 triliun.
"Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional tapi dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha," tutur Jokowi.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
