TEMPO.CO, Canberra - Para Indonesianis menggelar Konferensi Konferensi Indonesia Update 2017 di Australian National University, Canberra, Australia. Konferensi membahas situasi politik dan ekonomi terkini di Indonesia.
Dihadiri ratusan peserta, konferensi yang mengusung tema “Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignity” tersebut diadakan pada Jumat dan Sabtu, 15 – 16 September 2017.
Sejumlah pengamat Indonesia—dikenal dengan sebutan Indonesianis—berkumpul pada perhelatan tahunan ini. Di antaranya sejarawan Anthony Reid dan Robert Cribb, ahli politik Marcus Meitzner dan Edward Aspinall, ekonom Hall Hill, dan ahli geografi Jeffrey Neilson.
Baca juga: Radikalisme dan Ketidakpastian Ekonomi Disebut Sumbat Investasi
Dalam konferensi ini, para Indonesianis menyoroti munculnya kekuatan oligarki yang mengendalikan konservatisme Islam dan hiper-nasionalisme dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari terbentuknya kompetisi antar elite oligarki, melalui kekuasaan dan sumber daya yang melibatkan politik identitas.
“Fenomena ini terlihat dari politik identitas yang semakin meningkat dan menjadi instrumen penting dari kompetisi tersebut,” kata Vedi Hadiz, Deputi Direktur Asia Institute di Universitas Melbourne, pada hari pertama Konferensi Indonesia Update 2017 di Australian National University, Canberra, Australia.
Baca juga: Vedi Hadiz: Oligarki Kendalikan Konservatisme Islam di Indonesia
Menurut Vedi, meningkatnya politik indentitas di Indonesia melibatkan arus utama dari nilai-nilai konservatisme Islam. Tidak hanya karena mudah memperoleh dukungan banyak orang, nilai-nilai tersebut juga memiliki kapasitas untuk membawa gerakan ini bersama-sama agar segala sesuatu bisa dijalankan berdasarkan ajaran Islam.
Vedi mengamati, pemerintahan Presiden Joko Widodo merespons fenomena itu dengan hiper-nasionalisme, yang ditandai dengan kembalinya diskursus gaya Orde Baru melalui Pancasila dan negara terintegrasi. “Respons yang diberikan sama-sama sebuah kemunduran,” kata dia.
Baca juga: Eks Sekjen PBB Dag Hammarskjold Tewas Dipicu Sengketa Papua?
Dua hal tersebut, kata dia, memperdalam karakteristik demokrasi illiberal yang sebenarnya sudah terjadi. Itu sebabnya, demokrasi di Indonesia saat ini menjadi lebih ekslusif. “Pemilihan umum membantu elit oligarki mengamankan dominasi sosial dalam berkompetisi,” ucap Vedi.
Pada saat yang sama, perlindungan terhadap hak-hak sipil, terutama kelompok marginal, berada di bawah bayang-bayang kompetisi antar elite oligarki. Itu sebabnya kaum marginal, seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), agama minoritas, eks tahanan politik, juga hak perempuan, masih berada di bawah ancaman meski berada di era demokrasi.
Baca juga: Siapa Indonesianis Ben Anderson? Ini Profil dan Karyanya
Kompetisi antar elite oligarki juga terlihat pada penggembosan kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi akhir-akhir ini melalui pembentukan Panitia Khusus KPK di Dewan Perwakilan Rakyat. Tekanan terhadap KPK, menurut Vedi, mengindikasikan kepentingan “para pemangsa” mendominasi partai-partai politik dan institusi negara seperti parlemen. Padahal, KPK merupakan simbol utama kesuksesan reformasi.
YANDHRIE ARVIAN
