Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berbagai Sanksi PBB untuk Korea Utara dalam 11 Tahun

image-gnews
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal balistik Hwasong 12. Kantor Berita Korea Utara, KCNA, merilis foto ini, pada 16 September 2017. KCNA via REUTERS
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal balistik Hwasong 12. Kantor Berita Korea Utara, KCNA, merilis foto ini, pada 16 September 2017. KCNA via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara telah dikenai berbagai sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, namun negara ini tetap saja menjalankan program senjata nuklirnya. Berikut sanksi Dewan Keamanan PBB yang membelenggu Korea Utara dari tahun 2006 hingga terbaru sepekan lalu.

Baca: Korea Utara Diam-diam Bangun Kapal Selam Nuklir, Beroperasi 2020  

14 Oktober 2006
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1718
Resolusi ini juga mengharuskan Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal
balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB juga memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara. Negara anggota anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir.

Sanksi ini diberikan setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006.

12 Juni 2009
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1874
PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lebih lanjut kepada Korea Utara serta mendesak negara-negara anggota PBB agar menggeledah kargo Korea Utara. Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir bawah tanah pada 25 Mei 2009.

7 Juni 2010
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1928
Resolusi PBB menjatuhkan sanksi dengan memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap negara itu hingga 12 Juni 2011

10 Juni 2011
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1985
PBB menjatuhkan sanksi dengan memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap negara itu hingga 12 Juni 2012.

23 Januari 2013
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 2087
Resolusi kali ini sebagai sanksi setelah Korea Utara meluncurkan roket balistik pada 12 Desember 2012.  Resolusi ini mengharuskan Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan melepaskan semua senjata nuklir serta program nuklirnya.  Selain itu Korea Utara juga tidak diperbolehkan menggunakan teknologi
rudal balistik, uji coba nuklir, atau melakukan provokasi.

Baca: Korea Utara Ancam Bumi Hanguskan AS dan Tenggelamkan Jepang

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

7 Maret 2013
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 2094
Sanksi kali ini dalam bentuk menghentikan transfer uang dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional. Pemberian sanksi setelah uji coba ketiga nuklir Korea Utara.

2 Maret 2016
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 2270
15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi itu antara lain embargo senjata.  Memberi wewenang kepada semua negara untuk melakukan pemeriksaan paksa te hadap kargo dari dan ke Korea Utara yang dikirim baik lewat laut maupun udara. Melarang Korea Utara mengimpor semua produk yang mungkin dapat digunakan untuk tujuan militer, dan akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal.

Setelah sanksi itu Korea Utara menembakkan beberapa proyektil ke arah Laut Jepang.

30 November 2016
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 2320
PBB memberikan sanksi membatasi ekspor batu bara Korea Utara dan melarang ekspor tembaga, nikel, seng, dan perak.   Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir kelima yang dilakukan Pyongyang pada bulan September.

6 Agustus 2017
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara  uji coba rudal balistik antarbenua atau rudal ICBM pada Juli lalu.  Resolusi Dewan Keamanan PBB yang oleh Amerika Serikat itu melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara. Selain itu anggota PBB juga dilarang meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya, melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara dan investasi baru dalam usaha patungan yang ada saat ini.

Akibat sanksi ini  diperkirakan akan memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korea Utara, yakni  US$ 3 miliar atau setara Rp 39,9 triliun

Evan/PDAT Sumber Diolah Tempo, Wikipedia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

20 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

36 hari lalu

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.


UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

29 April 2022

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menembus posisi 10 besar dunia untuk SDG 1, yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan.


Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

2 Maret 2022

Muhammad Andrianudin, siswa MAN 2 Mataram, salah satu wakil Indonesia pada Model United Nation (MUN). kemenag.go.id
Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

Muhammad Andrianudin, siswa kelas 12 Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram menjadi wakil Indonesia di simulasi sidang PBB atau MUN.