Zainuddin MZ: Pemerintah Paranoid

TEMPO Interaktif, Palu:Ketua Umum DPP PPP-Reformasi KH Zainuddin MZ menilai pemerintahan saat ini mengalami ketakutan berlebihan menanggapi maraknya aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, TDL, dan tarif telepon. Ia menolak penilaian pemerintah bahwa ada upaya kelompok tertentu ingin menjatuhkan presiden di tengah jalan di balik aksi unjuk rasa itu terlalu berlebihan. "Pemerintah sepertinya paranoid," katanya kepada sejumlah wartawan seusai melantik pengurus DPW PPP Reformasi Sulteng di Palu, Sabtu. (18/1) Penilaian seperti itu kata kiai sejuta umat ini adalah mengadopsi cara-cara represif yang bertujuan menakut-nakuti rakyat yang mengkritik kebijakan pemerintah. "Cara seperti itu bukan zamannya lagi," katanya. Ia menyatakan pihaknya mendukung aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat menentang kebijakan pemerintah menaikkan tiga komponen dasar secara serentak, selama aksi tersebut mengarah pada kritik untuk memperbaiki kehidupan berbangsa. "Kader PPP-Reformasi juga turun ke jalan berunjuk rasa menolak kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat tersebut," ujarnya. Zainuddin mengatakan kondisi bangsa dan negara saat ini sedang sakit parah sehingga membutuhkan pemimpin yang dapat mengatasi krisis. Ia menilai agenda sudah pemerintah jelas, hanya saja kerjanya yang tidak jelas. Orang yang ditunjuk menyelesaikan masalah bangsa, justru bermasalah dan perlu diurus," katanya. Karena itu katanya semua komponen bangsa harus berusaha melahirkan pemimpin yang kuat dengan dukungan legitimasi dari rakyat melalui pemilu secara langsung. "Saya kira hanya dengan pemilu langsung, kepercayaan rakyat kepada pemerintah dapat dikembalikan," katanya Pada kesempatan itu Zainuddin juga menyatakan dirinya bersedia dicalonkan Presiden pada Pemilu mendatang bila partainya menginstruksikan hal tersebut. "Saya bersedia menjadi calon presiden pada Pemilu mendatang bila partai mengiyakan," tegasnya. Karena itu ia menolak kalau pada pemilu mendatang hanya 6 partai yang dibolehkan mendaftarkan calonnya sebagai presiden sedang partai kecil lainnya tidak boleh. "Kebijakan itu hanya membunuh demokrasi," katanya. (Darlis-Tempo News Room)