Arifin Djunaidi: Gus Dur Pusing Soal Syaifullah

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Sekretaris Dewan Syuro PKB (demisioner) Arifin Djunaidi menyatakan seandainya Syaifullah Yusuf terpilih Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PKB justru akan membawa persoalan baru bagi partai berlambang bumi dilingkari bintang sembilan itu. Bahkan, jelasnya, saat ini Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid merasa tidak jenak dengan laju Syaiful. “Gus Dur dan partai masih pusing,” ujar Arifin kepada Tempo News Room lewat telepon seluler di sela kesibukan Muktamar PKB ‘Kuningan’ di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, Minggu (20/1)0 dini hari. Pasalnya, Syaiful diangkat anggota kehormatan PKB sehinga punya hak untuk dipilih dan memilih di muktamar. Ia mengatakan, penetapan Syaiful mengidap kontroversi. Arifin telah menyampaikan keberatan-keberatan dari Gus Dur agar opsi itu tidak diambil. Artinya, Syaiful tetap tidak bisa dicalonkan karena terhalang AD/ART, pasal 5 (b), bahwa pengurus partai harus telah menjadi kader PKB minimal enam bulan. Keberatan itu disampaikan kepada Pjs Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Alwi Shihab dan AS Hikam yang juga Ketua Dewan Tanfidziyah PKB. Arifin sendiri tidak mengikuti rapat pleno DPP PKB yang dipimpin Alwi Shihab. Badan eksekutif PKB tersebut ternyata memutuskan Ketua Umum GP Ansor itu menjadi anggota kehormatan. “Yah, berarti Saifullah tetap bisa dicalonkan menjadi ketua umum,” ujar Arifin bernada kecewa. Persoalan berat bagi Gus Dur dan PKB adalah kesulitan menepis penilaian terjadinya nepotisme bila Syaiful terpilih. Padahal, jelas Arifin, Gus Dur berkonsentrasi menghilangkan kesan nepotisme bila menyetujui pencalonan Syaifullah. “Akan timbul kesan PKB sama dengan plesetan Partai Keluarga Bisri bila disetujui,” ujar Arifin tertawa getir. Bisri yang dimaksud tak lain almarhum KH Bisri Syamsuri, tokoh termahsyur NU, kakek Gus Dur dari jalur ibu. Di tubuh Syaiful juga mengalir darah Kiai Bisri. Gus Dur sendiri, kata Arifin, tetap menolak pencalonan Syaifullah dengan alasan melanggar AD/ART karena belum genap satu tahun jadi anggota PKB sejak 8 Januari lalu mundur dari PDI perjuangan. Imbas paling berbahaya pada kepengurusan partai di daerah. “Daerah-daerah akan mengikuti pola DPP (Dewan Pimpinan Pusat), melakukan nepotisme. Ini sama saja melebihi Orde Baru nantinya,” kata dia mengingatkan. Di lain sisi, jelas Arifin Gus Dur juga kesulitan menghilangkan kesan otoriter bila mementahkan pencalonan Syaiful padahal dukungan luas datang dari peserta muktamar. “Untuk sementara ini terus mengalir dan berusaha mencari jalan keluarnya. Mudah-mudahan bisa terpecahkan,” jelasnya. (Eduardus Karel Dewanto)