Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz mempertanyakan efektivitas mekanisme penyaluran dana kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik ( TDL) dan telepon senilai Rp.4,2 triliun beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Wapres, seperti dituturkan Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfah Anshor, setelah melaporkan hasil survai tentang efektivitas kebijakan kenaikan tiga komponen tersebut, Selasa (4/3), di Istana Wapres, Jakarta. Dalam survai itu, Fatayat NU bekerjasama dengan YLKI melakukan penelitian di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta. Survai dilakukan setelah pengumuman kenaikan tiga komponen itu selama sebulan. Dari 1500 polling yang kembali, 75 persen responden merasa keberatan atas kenaikan tiga komponen tersebut.. Kalau begitu, gak efektif dong pembagian dana dan beras selama ini, kata Wapres seperti ditirukan Maria. Dalam survai itu, responden dibagi dalam tiga kelompok, yang sebagian besar berpenghasilan kurang dari Rp 100 ribu perbulan. Sedangkan dua kelompok responden lain yaitu yang memiliki penghasilan antara Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu perbulan, dan Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta perbulan. Tidak satupun dari responden yang pernah menerima dana kompensasi tersebut, baik dalam bentuk pendidikan, seperti beasiswa atau bantuan kesehatan. Kalau begitu, nggak efektif dong pembagian dana dan beras selama ini, kata Wapres seperti ditirukan Maria. Menurut Maria, data hasil survai bisa dijadikan indikator bahwa dana triliunan rupiah tidak sampai kepada masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp100 ribu. Kendati demikian, Wapres tidak menerima begitu saja hasil survai. Dia meminta agar Fatayat NU untuk melakukan pengecekan ke BKKBN, sebagai lembaga pemerintah yang selama ini dianggap memiliki data paling valid. Menanggapi hal itu, Maria mengatakan, data yang dimiliki BKKBN atau instansi lain mungkin menunjukkan bahwa dampak kenaikan BBM, TDL dan telepon kurang dirasakan masyarakat. Pasalnya, mungkin, respondennya berada di atas rata-rata. Justru survai yang kami lakukan adalah kondisi yang riil di masyarakat, kata Maria. Meski demikian, Wapres berjanji akan mengubah mekanisme penyaluran dana kompensasi BBM. Ke depan, dana tidak akan dibagikan dalam bentuk beras atau uang, melainkan diberikan sebagai bantuan kredit. Misalnya, dalam bentuk dana bergulir. Sehingga tidak akn habis begitu saja, kata Wapres. Keuntungan lain, dana bergulir bisa dimanfaatkan secara bergantian kepada masyarakat. (Retno - Tempo News Room)
Iklan
