Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pimpinan Pondok Pesantren AL Mukmin Ngruki Sukoharjo Abu Bakar Baasyir telah menyiapkan gugatan terhadap Kapolri Jenderal Polisi DaI Bachtiar dan Kejaksaan Tinggi DKI terkait kasus penahanan dirinya. Gugatan itu rencananya akan segera diajukan Tim Pengacara Abu Bakar Baasyir (TPABB) Selasa (11/3) atau Rabu (12/3) pekan depan. Hal tersebut dikemukakan dua orang anggota TPABB, yakni Qadhar Faisal dan Andi Windo di Mabes Polri Kamis (6/3) siang. Keduanya menemui Baasyir di tahanan Mabes Polri untuk meminta tanda tangan Amir Majelis Mujahiddin Indonesia itu di atas surat kuasa pengajuan gugatan tersebut. Baasyir sendiri hari ini telah menandatangani surat kuasa kepada TPABB. Surat kuasa yang pertama dimaksudkan untuk melakukan gugatan perdata terhadap Kapolri. Surat kuasa kedua untuk melakukan gugatan pra peradilan kepada Kejati DKI. Sedangkan yang ketiga adalah surat kuasa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan pra peradilan yang ditolak Mahkamah Agung. Menurut Qadhar Faisal, gugatan kepada Kapolri dilakukan karena pihaknya memandang Kapolri telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada kliennya yang selama ini tidak terbukti. Kami anggap itu sebagai tindakan sewenang-wenang dari Kapolri, dan juga perbuatan melawan hukum, kata dia. Sedangkan mengenai gugatan terhadap Kejati, katanya, merupakan korelasi dengan penyerahan kasus Baasyir dari kepolisian ke Kejati. "Kejati menerima penyerahan itu, dan itu adalah perbuatan yang bisa dipraperadilankan,"kata Faisal. Menurut rencana, TPABB yang berjumlah 76 orang dibawah ketua Adnan Buyung Nasution akan melakukan rapat sebelum mengajukan gugatan pra peradilan. Kamis (6/3) ini, TPABB juga mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan Polri. Pasalnya, lembaga ini telah melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap Baasyir . Polri diadukan ke Komnas HAM karena tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan atas sangkaan yang selama ini ditujukan kepada Baasyir. Sangkaan-sangkaan itu telah membuat ustadz harus ditahan, sementara penahanan itu dianggap tidak benar, sewenang-wenang dan atas pesanan (pihak tertentu), kata Andi Windo.(Dimas Adityo-Tempo News Room)
Iklan
