Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di sektor perbankan nasional harus ditingkatkan. Karena pelaksanaan GCG dapat mempercepat pemulihan kinerja perbankan pasca krisis. Selain itu, juga dapat menjaga kualitas perbankan kedepan sehingga dapat meningkatkan corporate image dan corporate value perbankan nasional. Demikian ditegaskan oleh Deputi Senior Bank Indonesia Anwar Nasution dalam acara pencanangan pelaksanaan program GCG bagi seluruh bank dibawah BPPN di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (19/3). “Diperlukan partisipasi aktif semua pihak yang terkait untuk meningkatkan pelaksanaan GCG di perbankan, termasuk yang utama adalah pelaksanaan law enforcement yang efektif terhadap setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku,” kata Anwar. Anwar mengatakan, berdasarkan pengalaman BI, masih banyak kendala-kendala untuk mencapai GCG. Kendala-kendala tersebut antara lain, rendahnya integritas para pegawai bank, perbedaan persepsi atas berbagai ketentuan perbankan, dan tingkat penegakan hukum yang masih rendah. Karena itu, lanjut Anwar, penerapan GCG di perbankan harus memuat upaya-upaya penyusunan sasaran yang strategis, penetapan nilai-nilai yang disepakati dan dikomunikasikan pada semua tingkatan di perusahaan, penyusunan akuntabilitas yang jelas, penetapan kualifikasi board of directors, pengawasan yang melekat dan efektifitas peran auditor baik internal maupun eksternal, penerapan reward system yang objektif, dan pelaksanaan kebijakan yang transparan. “Transparasi ini meliputi struktur dewan direksi, manajeman senior, dan struktur organisasinya, yaitu perusahaan group serta bidang usaha dan bentuk usahanya,” tambahnya. Untuk mendorong pelaksanaan GCG di perbankan, kata Anwar, BI telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penerapan GCG. Ketentuan tersebut antara lain tentang transparasi. Dalam ketentuan tersebut BI mengharuskan bank untuk mempublikasikan kondisi keuangannya setiap 3 bulan, serta mencantumkan kualitas penanamannya (non-performing loans), CAR, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan pemberian kredit kepada kelompok tertentu. Kententuan BI lainnya yaitu, keharusan bank untuk mempunyai seorang direktur kepatuhan. Direktur kepatuhan tersebut mempunyai tugas utama melakukan penilaian terhadap kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh pengurus bank, sehingga keputusan tersebut tidak melanggar ketentuan perbankan. “Direktur kepatuhan juga harus proaktif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran tersebut,” tambah Anwar. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan ketentuan tentang sistem pelaporan. Dalam kententuan ini, bank harus melaporkan kondisi keuangannya secara bulanan dan pencapaian business plan setiap catur wulan kepada BI. “Sehingga apabila terjadi permasalahan maka dapat diindikasikan bahwa penerapan prinsip GCG belum sepenuhnya diterapkan,” tegas Anwar. (Dicki Subhan-Tempo News Room)
Iklan
