Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas presiden KH Abdurrahman Wahid menganjurkan Polri untuk meminta keterangan kepada pimpinan partai politik (Parpol) besar yang diduga terlibat penyalahgunaan dana non-neraca Badan Urusan Logistik (Bulog) Rp 109 miliar. “Kalau bahasa kami (polisi) sih menyelidiki,” ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Serse Mabes Polri Brigjen Pol Bakat Purwanto di Mabes Polri, Jumat (22/3). Namun, Bakat tidak bersedia menyebutkan nama-nama atau pihak, seperti yang dimaksud oleh Gus Dur. Ia hanya tersenyum, ketika ditanya bahwa yang dimaksud nama-nama tersebut adalah para ketua partai. “Yang perlu didatangi akan kami datangi,” ujarnya berjanji. Mengenai nama-nama atau pihak yang akan didatangi, lanjut Bakat, itu tergantung pada penyelidikan polisi nanti. Bakat mengakui bahwa Selasa (19/3) lalu dirinya bersama seorang anak buahnya, datang ke kediaman KH. Abdurrahman Wahid di Ciganjur. Ia datang pagi hari, saat Gus Dur olah raga jalan pagi. Menurut Bakat, kedatangannya bukan untuk memeriksa melainkan untuk mengumpulkan informasi dari Gus Dur. “Sambil silaturahmi, sambil mengumpulkan informasi,” katanya. Bakat menjelaskan, di dalam pertemuan yang berlangsung singkat (10-15 menit) itu, Gus Dur menjelaskan tentang kasus dugaan penyalahgunaan dana nonbujeter bulog senilai Rp 109 miliar. Namun, Bakat menolak menjawab, apakah Gus Dur tidak bersedia memberikan data atau justru Gus Dur memang tidak memiliki bukti. Bakat hanya tersenyum, “Ya seperti yang disampaikan di koran,” katanya. Bakat membantah bahwa Gus Dur menganjurkan Polri untuk mendatangi (minta keterangan) Agus Miftah, mantan anggota KPU yang disebut-sebut mengetahui data tentang penggunaan dana nonbujeter Bulog itu. Namun, Bakat hanya tersenyum ketika ditanya apakah pihaknya akan memanggil Agus Miftah atau para ketua partai. “Penyelidikan kan tidak harus memanggil. Masalh teknisnya nanti tergantung situasi,” ujarnya. Lebih lanjut, Bakat memastikan bahwa pihaknya kini tengah mengumpulkan informasi. Bila nanti polisi menemukan bukti permulaan, kasus ini bisa ditingkatkan ke arah penyidikan. Bakat berjanji, bila kasus ini terbukti menyentuh para ketua partai, pihaknya tetap akan menindaklanjuti. “Meskipun harus menyelidiki Lenteng Agung (PDIP –red),” tegasnya. Namun, hingga saat ini, bukti permulaan itu belum dimiliki oleh polisi. Bakat mengaku, tidak ada instruksi khusus dari Kapolri tentang kasus ini. “Ini pekerjaan penyelidikan rutin kok,” katanya. Karena itu, yang melakukan penyelidikan pun bukan tim khusus. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)
Iklan
