Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN

Jum'at, 17 Maret 2017 | 21:36 WIB

TEMPO.CO, Jakarta: Dalam dakwaan kasus korupsi E-KTP, disebutkan bahwa Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk mengubah sumber pembiayaan proyek E-KTP tidak berasal dari pinjaman asing. Dia meminta agar sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri. Proses pembiayaan proyek tersebut awalnya menggunakan dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), namun berubah menggunakan APBN murni.

Usai menjadi saksi. Gamawan Fauzi mengatakan bahwa DPR adalah pihak yang mendesak agar dana proyek pengadaan E-KTP diambil dari APBN. Penggantian itu juga diusulkan mantan menteri sebelum dirinya, Mardiyanto.

Gamawan menunjukkan surat yang memuat perubahan anggaran dari PHLN ke APBN tersebut. Surat itu ditandatangani oleh Mardiyanto pada November 2009.

Dalam surat tersebut, tercantum bahwa Komisi II DPR meminta Mendagri agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan diupayakan untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari dalam negeri.

Proyek pengadaan E-KTP diketahui menggunakan uang negara sebesar Rp 5,9 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelidikan KPK, terdapat dugaan korupsi sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut.



Jurnalis Video: Ridian Eka Saputra
Editor/Narator: Ridian Eka Saputra

Komentar