Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi-fraksi di DPRD DKI dalam pandangan umum dan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) penghitungan APBD Propinsi DKI dalam rapat paripurna sebagian besar meminta penjelasan Gubernur Sutiyoso, Selasa (2/4). Fraksi PDIP misalnya meminta penjelasan tentang LPJ Gubernur, Kamis pekan lalu (28/3) juga menyebutkan intensitas aksi unjuk rasa yang cukup tinggi di DKI 2001 sebanyak 1468 kali. "Fraksi PDI-P minta penjelasan Gubernur tentang unjuk rasa tersebut, kualifikasi aksi unjuk rasa tersebut dan langkah yang sudah ditempuh," tandas Pantas Nainggolan, juru bicara F-PDIP. FPDI-P juga mempertanyakan LPJ Gubernur yang menyuguhkan keberhasilan Pemda DKI, namun sangat bertentangan dengan terjadinya berbagai peristiwa seperti tawuran antar pelajar dan mahasiswa, antar komunitas masyarakat dan antar kelompok etnis serta meningkatnya tindak kriminal jalanan. Selain juga mempertanyakan aset-aset Pemprov DKI yang mempertanyakan apakah peta lokasi dasar pertanahan sudah dimiliki oleh Pemprov DKI dan sejauh mana langkah pengamanan yang telah dilakukan terhadap aset daerah tersebut. Mengenai kebersihan, FPDI-P mempertanyakan pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang yang konon dikelola digunakan tidak sesuai lagi dan masih mempergunakan teknologi sanitray landfill . Di sektor kesehatan, "Pemda DKI belum secara serius menangani masalah kesehatan sehingga kondisi kesehatan masyarakat ibukota selalu terancam tidak hanya pada musim kemarau namun juga saat musim hujan," kata juru bicara F-PDIP. Sementara itu Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (FPKP) yang dibacakan Posman Siahaan meninjau masalah pertumbuhan ekonomi DKI tahun 2001 yang diperkirakan sebesar 3,46 persen, lebih rendah dari angka sementara pertumbuhan ekonmi Jakarta tahun 200 yang sebesar 3,98 persen. "Tapi karena angka pertumbuhan ekonomi DKI tahun 2000 masih bersifat sementara dan tahun 2001 masih angka estimasi maka masih sulit menilai pertuimbuhan angka yang sesungguhnya," ujar Posman. Oleh karena itu, F-PKP meminta tambahan penjelasan dari Gubenur Sutiyoso mengenai masalah tersebut. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang mendapat giliran membacakan pemandangan umum setelah F-PDIP menyoroti terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kebocoran di balik masih minimnya retribusi parkir dan tindakan gubenur DKI yang belum seluruhnya mengundurkan diri sebagai komisaris di beberapa BUMD. "Fraksi PPP juga mengamati adanya asisten yang ditugaskan untuk menjabat komisaris utama di beberapa BUMD atau PT patungan," kata Hamidi AR, juru bicara PPP. Fraksi PAN yang mengeluarkan tanggapannya terutama menyoroti kasus-kasus KKN yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI. Tunggakan setoran instansi sehingga merugikan Pemda DKI sebesar Rp 179 miliar lebih. “Ini tindakan KKN yang memalukan," kata Soleh Rachman, juru bicara fraksi PAN itu. (Dimas Adityo-Tempo News Room)
Iklan
