Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 21 Februari lalu memvonis PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat) membayar uang sejumlah Rp 13,6 miliar ditambah bunga atas jumlah tersebut sebesar 13 persen pertahun dihitung sejak 16 Februari 1998 kepada Primer Koperasi Pegawai Pariwisata dan Seni (Primkopparseni). Ketua Badan Pengurus Koperasi, Lukmanul Hakim Adjam, mengatakan jika dihitung, jumlah total yang harus dibayarkan Indosat adalah Rp 13,6 miliar ditambah Rp 8,7 miliar menjadi Rp 22,3 miliar. Lebih berat daripada keputusan PN Jakarta Pusat sebesar Rp 5,3 miliar ditambah bunga sebesar enam persen sejak tanggal 28 September 2001, ujar Lukman dalam temu wartawan di Jakarta, Senin (24/3). Menurut Lukman kejadian ini berawal pada tahun 1998 ketika Indosat melalui komisaris utamanya, Jonathan L. Parapak yang merangkap jabatan sebagai sekjen Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan pembina Koperasi meminjam sejumlah dana kepada pengurus Koperasi lewat ketuanya Mukarno. Alasan Jonathan saat itu, ujar Lukman, Indosat mengalami kekurangan dana tunai dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat. Pinjaman tersebut sifatnya jangka pendek, dan akan dibayarkan dalam bentuk Rupiah, kata dia. Selanjutnya, papar dia, pada Kamis 12 Februari 1998 Koperasi mentransfer dana sebesar US$ 5.462.356,76 dari Bank Danamon Cabang Pembantu Sabang kepada Indosat melalui Bank Dagang Negara Cabang Pembantu Indosat. Kurs ketika itu Rp 7000 per Dolar AS. Karena berupa pinjaman jangka pendek, ujarnya lagi, seyogyanya pinjaman tersebut dikembalikan pada tanggal dikirimkan. Namun ternyata, kata dia, Indosat baru membayar pada Senin 16 Februari 1998 sejumlah Rp 38.326.497.320, dan pembayaran kedua pada 14 September 1999 sebesar Rp 3 miliar. Menurut Lukman saat membayar Indosat menggunakan kurs Rp 7000 padahal pada tanggal 16 Februari 1998 nilai tukar Dolar sudah melonjak menjadi Rp 10.050 per Dolar AS. Akibatnya terjadi selisih kurs sebesar Rp 3.050 per Dolar AS yang jika dihitung terdapat kekurangan pembayaran kira-kira sebesar Rp 16,6 miliar. Koperasi lalu meminta Indosat untuk membayar kekurangannya. Akhirnya pada 14 September 1999 Indosat kembali menyetorkan dana sebesar Rp 3 miliar, yang berarti tetap ada kekurangan sebesar Rp 13,6 miliar. Koperasi kembali meminta Indosat membayarkan kekurangannya, tapi tidak kunjung ditanggapi, paparnya. Tak tahan menunggu, kata dia, pada 1 Agustus 2001 Koperasi lantas mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasilnya pada 30 Mei 2002 PN Jakpus memvonis Indosat membayar pelunasan pinjaman kepada Koperasi sebesar Rp 5.330.094.059 ditambah bunga bank sebesar 6 persen pertahun dihitung sejak tanggal 28 September 2001. Indosat rupanya tidak mau menerima keputusan tersebut. Manajemen lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Tapi ternyata Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang lebih berat ketimbang PN Jakpus. Yaitu Indosat harus membayar sejumlah Rp 13.660.188.118 ditambah bunga sebesar 13 persen pertahun. Indosat masih belum terima juga, kini mereka mengajukan kasasi, kata Lukman. Menurut dia ada dua kejanggalan dalam pembelaan yang disampaikan Indosat dalam persidangan. Pertama, Indosat mengaku tidak meminjam tapi membeli Dolar dari Koperasi. Konsekuensinya Indosat hanya membayar berdasarkan harga pada saat penjualan terjadi, Rp 7000 per Dolar AS. Kalau memang kami mau menjual kenapa tidak ke Bank saja, tepisnya. Kedua, Indosat mengaku hanya menerima dana sebesar US$ 5 juta. Padahal Bank Mandiri sendiri membenarkan telah mentransfer dana sebesar US$ 5,4 juta ke Indosat, ujarnya. Ucok Ritonga --- TNR
Iklan
