Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirut Bulog Akui Irman Pernah Keluhkan Harga Gula di Sumbar

image-gnews
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, dan Sekretaris Jenderal Kemendag Srie Agustina saat meninjau pasokan bawang merah di gudang Bulog, Jakarta Utara pada Senin, 16 Mei 2016. Tempo/Avit Hidayat
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, dan Sekretaris Jenderal Kemendag Srie Agustina saat meninjau pasokan bawang merah di gudang Bulog, Jakarta Utara pada Senin, 16 Mei 2016. Tempo/Avit Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti mengakui dirinya pernah dihubungi Irman Gusman terkait harga gula di Sumatera Barat. "Beliau (Irman), keluhkan harga gula di Sumatera Barat Rp 16 ribu sampai 17 ribu," kata Djarot dalam rapat tim pengkajian Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.

Ia mengatakan Irman meneleponnya setelah tanggal 7 Juli 2016, atau setelah Lebaran. "Dia menelepon hanya sekali saja," katanya. Setelah menerima keluhan Irman, Djarot kemudian menindaklanjuti soal harga gula tersebut. "Ya saya segera tindak lanjuti. Nanti kalau saya punya barang, saya akan kirim," ucap dia.

Baca: Jenguk Suami, Istri Irman Gusman Bawa Makanan Padang  

Menurut Djarot, berdasarkan hasil pembicaraan dengan Irman, Bulog menambah jatah gula di Sumatera Barat sebanyak seribu ton. Bagi dia, telepon dari Irman adalah hal biasa. Sebab, dia sudah mengenal Irman sejak ia berada di Bank BRI. Ia menilai Irman adalah pejabat yang santun. Sebelum menjabat Dirut Bulog, Djarot merupakan Direktur UMKM Bank BRI (2010-2015). Ia memulai karier perbankannya di BRI pada 1983, dan memegang berbagai jabatan.

Djarot tidak merasa ditekan. Ia pun menolak jika telepon Irman itu disebut rekomendasi khusus. "Banyak tokoh masyarakat atau kepala daerah yang menelepon saya untuk mengetahui atau mengabarkan kondisi pangan daerahnya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Ini Kata Wakil Ketua DPD Ihwal Pencopotan Irman Gusman  

Irman, yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) nonaktif, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia ditangkap penyidik KPK pada 17 September 2016 lantaran diduga menerima uang Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. KPK menduga uang itu adalah hadiah dari Xaveriandy karena atas pengaruh Irman, Semesta Berjaya berhasil mendapatkan peningkatan kuota dari Bulog.

MITRA TARIGAN

Baca Juga:
Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto
Kasus Dimas Kanjeng, Polisi Periksa Marwah Daud?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

15 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.


Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

3 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.


KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

3 hari lalu

Dua terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City Yana Mulyana (kedua kiri) dan Dadang Darmawan (kanan) berjalan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan sementara Mantan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dituntut 4,5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA/Novrian Arbi.
KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

13 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

13 hari lalu

Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman saat mengajukan PK atas vonisnya dalam kasus korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 10 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?


Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

22 hari lalu

Wisatawan berjalan di kawasan Balai Konservasi Mangrove dan Bekantan di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin, 21 Agustus 2023. Pemprov Kalimantan Utara mempromosikan sektor wisata unggulan yang salah satunya wisata hutan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan dalam Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Bangga Berwisata Indonesia (BBWI). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

22 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

28 hari lalu

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menghadiri kegiatan open house Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu 10 April 2024. (Foto Istimewa)
Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto


Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

36 hari lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.


Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

49 hari lalu

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.